Bekasi – Gaji bulan Oktober tenaga kerja kontrak (TKK) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi belum dibayarkan selama sebulan.
Bahkan, tambahan penghasilan pegawai (TPP) atau tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga telat diberikan. Padahal, jumlahnya sudah dipotong 40 persen oleh pemerintah daerah.
Salah seorang pegawai TKK berinisial NA (27), terpaksa harus meminjam uang ke tetangga untuk menutupi kebutuhan keluarga untuk Bulan November ini. Seharusnya, kata dia, gaji untuk Bulan Oktober sudah diterima pegawai TKK pada tanggal 1-3 November.
“Jangankan gaji Bulan Oktober, penandatanganan berkas gaji saja belum kita teken. Seharusnya berkas sudah kita teken akhir Bulan Oktober lalu,” kata NA di Plaza Pemerintah Kota Bekasi, Kamis (8/11/2018).
NA mengaku tidak tahu sampai kapan gajinya ditunda oleh pemerintah daerah. Dia dan teman-temannya juga tidak mendapat informasi lebih lanjut dari pemerintah.
“Kita sebagai pegawai inginnya langsung digaji, apalagi sudah memasuki jadwal. Kalau tidak digaji sampai akhir Desember, ya saya enggak tahu nanti pakai uang dari mana untuk menutupi kebutuhan hidup,” tutur NA menambakan.
Salah seorang pegawai TKK lainnya berinisial TB (31), mengaku sampai menggade motornya sekitar Rp 2 juta juta, untuk keperluan sehari-hari. Dia terpaksa melakukan hal itu karena ketiadaan uang tabungan untuk keperluan rumah tangga.
Menurut dia, telatnya pembayaran gaji baru pertama kali terjadi di kalangan TKK, terutama pada triwulan keempat atau akhir tahun. Biasanya, kata dia, keterlambatan gaji rutin dialami TKK pada awal tahun saja, karena menunggu pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi.
“Gaji kami kan dari APBD, beda dengan PNS yang gajinya dari APBN. Tapi tunjangan PNS diambil dari APBD. Kalau mereka enggak dapat tunjangan, apalagi kami enggak akan dapat gaji dulu,” jelasnya.
Ketika hendak dikonfirmasi, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi Supandi Budiman belum bisa dimintai tanggapan. (norton).
