Disprindag Pastikan Bangunan Kios di Pasar Jatiasih oleh Pengelola Tanpa Izin, Harus Dibongkar!

BEKASI – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disprindag) Kota Bekasi Robert Siagian, memastikan penambahan kios pada areal gedung Pasar Jatiasih oleh pengelola, tanpa izin sebelumnya.

Menyikapi hal tersebut Disprindag Kota Bekasi akan melakukan evaluasi terkait adanya bangunan kios di areal gedung pasar Jatiasih.

Bacaan Lainnya

“Jika hasil evaluasi terdapat menyalahi perjanjian kerja sama (PKS) maka kita akan meminta kios tersebut dibongkar,”ungkap Robert kepada Wawai News, Selasa 21 Mei 2024.

Dikatakan bahwa tim Disprindag telah turun untuk melihat langsung kondisi bangunan pasar Jatiasih, setelah santer mendapat sorotan media adanya dugaan kios siluman yang ditudingkan bekerja sama dengan dinas.

“Saya pastikan tidak ada dinas atau UPTD konkalikong terkait penambahan bangunan kios oleh pengelola. Bangunan kios itu murni tanpa ada pemberitahuan kepada dinas,”tegas Robert.

Dia pun mengingatkan pengelola pasar Jatiasih, agar kembali ke perjanjian kerja sama yang telah disepakati meskipun pemerintah telah memberi pengelolaan penuh kepada PT MSA setelah pelaksanaan revitalisasi selesai.

Namun demikian dia mengingatkan meski telah diberi hak penuh untuk mengelola pasar Jatiasih, diingatkan bahwa pengelolaan itu diikat dengan perjanjian kerja sama atas bangunan.

“Perjanjian kerja sama tertulis, jadi tidak bisa serta merta merubah apa lagi menambah bangunan tanpa izin ke Pemerintah Kota Bekasi. Apa yang dilakukan pengelola Pasar Jatiasih membangun kios tanpa pemberitahuan sebelumnya suatu kesalahan,”papar Robert.

Pasalnya jelas dia dari awal sejak pengelolaan diserhakan sudah disepakati berapa jumlah kios, dan lainnya. Seharus pengelola jika ingin merubah atau menambah jika dibutuhkan harusnya disampaikan. Sehingga bisa dilakukan adendum.

Menurutnya selama ini Diprindag Kota Bekasi telah berupaya agar pasar Jatiasih bisa berkembang, dan lebih tertata, tidak menimbulkan persoalan baru seperti yang terjadi sekarang.

“Saya pastikan, adanya kios baru ditidak sesuai segera disesuaikan kembali dengan PKS alias dibongkar. nanti kita undang, namanya bangunan itu ada kesesuaiannya, tidak boleh suka-suka, meski pengelola penuh sudah diserahkan. Jika ada yang keluar dari PKS maka dinas berhak menegur,”ungkap Robert.

Terakhir dia pun memastikan akan dilakukan evaluasi berapa yang dibangun, dengan melakukan pemanggilan segera pengelola pasar dan rapat melibatkan Perkimtan dan pemadam, karena bangunan itu melibatkan banyak pihak untuk kesesuaiannya. (*)

Pos terkait