Warga Tanggamus, Ayo Jangan Pilih Caleg Pasang Baliho di Sekolah

Baliho Caleg terpasangan di sekolah di Tanggamus
Baliho Caleg terpasangan di sekolah di Tanggamus

TANGGAMUS, TEROPONGINDONESIA.COM – Meski larangan bahwa tempat ibadah dan sekolah di larang untuk dipasang baliho atau atribut alat kampanye Caleg, tapi di Tanggamus masih saja ada yang membandel.

Hal itu pun memunculkan ajakan jangan ajak Caleg yang membandel tetap memasang atribut alat kampanye di sekolah seperti baliho dan lainnya.

Bacaan Lainnya

Salah satunya seperti terlihat pada baliho bergambar wajah calon legislatif (Caleg) terpampang di Pagar Pintu Masuk TK Aisiyah 2 Kotaagung dan Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah Kotaagung Tanggamus, Sabtu (02/11/2023).

Pemasangan atribut maupun alat peraga bergambar wajah Caleg yang bukan pada tempatnya masuk dalam bentuk pelanggaran kampanye Pemilu.

Gambar caleg dari salah satu peserta pemilihan umum (Pemilu) partai amanat nasional (PAN) daerah pilihan (Dapil) 1 Tanggamus yang terpasang di lembaga pendidikan masuk dalam kategori pelanggaran.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Tanggamus Ikhwanuddin,saat dikonfirmasi terkait hal itu, mengingatkan partai politik peserta pemilu, calon legilatif (caleg), dan tim sukses capres-cawapres tidak memasang alat peraga kampanye (APK) di sekolah dan tempat ibadah.

Dia menegaskan spanduk yang berada di lingkungan sekolah maupun tempat ibadah merupakan pelanggaran kampanye.

Ikhwanuddin juga menyebutkan berdasarkan PKPU 15 dan PKPU 20, bahwa tempat pendidikan dan tempat ibadah itu termasuk tempat yang dilarang dipasang alat peraga kampanye.

“Tempat yang tidak diperkenankan dipasang alat peraga kampanye, bagi seluruh peserta pemilu, baik itu DPD, caleg, partai politik,” sebut dia.

Secara tegas ikhwanuddin menyebutkan, tempat ibadah apapun dilarang. “Bahkan di halaman maupun di pagar juga dilarang,” tegas dia.

Meski di Mahkamah Konstitusi (MK) memperbolehkan peserta kampanye melakukan aktivitas di lembaga pendidikan, dengan syarat-syarat tertentu.

“Itu tetap tidak boleh ada atribut (tidak boleh memasang alat peraga kampanye, tidak boleh menyebarkan bahan kampanye). Dan itupun hanya dibatasi di perguruan tinggi. Tidak boleh kampanye di sekolah dasar, SMP dan SMA,” urainya.

Hal lain Bawaslu juga mengatur konten di media sosial. Pada masa hari tenang, peserta pemilu harus sudah menutup akun medsosnya,” ujarnya.

Untuk parpol yang paling dominan melakukan pelanggaran secara keseluruhan belum tahu karena rekap belum masuk. Dan akan kami inventarisir kedepannya.

Pihaknya akan berkoordinasi dengan Sat Pol. PP berkenaan dengan hal tersebut kami beserta jajaran sedang malakukan inventarisitr terkait dengan APK yang tidak sesuai.

Ikhwanuddin menyayangkan banyaknya parpol yang melakukan pelanggaran tersebut. Sanksi yang dikeluarkan belum dapat membuat jera parpol yang ada.

“Sanksi kurang tegas karena hanya bersifat adminsitatif. Mereka tidak ada kapoknya. Pemberian sanksi berupa tertulis. Jadi ketika dia melanggar, dia harus copot dan ada kewajiban dari partai untuk menertibkan sendiri,” tutupnya.

Pos terkait