Pengurus RT/RW Maupun Lembaga Kemasyarakatan Dilarang Berpolitik Praktis

BEKASI, TEROPONGINDONESIA.COM Menyikapi banyaknya pengurus Lembaga Kemasyarakatan maupun RT/RW yang diinformasikan menjadi calon legislatif (Caleg) di wilayah kecamatan Bekasi Utara, Ketua LSM Lembaga Kajian Kebijakan Daerah (LK2D, Usman Pranoto angkat bicara.

Atas hal itu, Usman meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait melakukan inventarisir dan menindak sesuai aturan.

Menurutnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakat Desa dan Lembaga Adat Desa, pengurus RT/RW dilarang menjadi salah satu anggota partai politik dan Perwal Nomor 58 tahun 2020.

Larangan keterlibatan RT/RW dalam pelaksanaan Pemilu juga dituangkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 disebutkan Bawaslu harus memastikan pelaksana Pemilu tidak melibatkan RT/RW atau sebutan lainnya. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut merupakan tindak pidana Pemilu.

“Dalam Permendagri ada aturan yang melarang pengurus RT/RW maupun lembaga kemasyarakatan menjadi anggota partai politik. Jadi jelas bahwa dilarang terafiliasi dengan partai politik. Apalagi untuk menjadi anggota partai politik, atau menjadi calon legislatif,” ungkap Usman. Jumat, (8/12/2023).

Lanjut Isman, Pengurus RT/RW maupun lembaga kemasyarakatan yang menjadi anggota partai politik dan calon legislatif diminta untuk mengundurkan diri sebagai pengurus RT/RW jika tetap mencalonkan diri.

Pengunduran diri pengurus RT/RW yang menjadi anggota parpol dan caleg tersebut, menurut Usman ditujukan untuk menciptakan netralitas pelaksanaan Pemilu 2024. Dengan kapasitas dan kewenangan yang dimilikinya, pengurus RT/RW dikhawatirkan menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan politik.

“Jadi pengurus RT/RW maupun lembaga kemasyarakatan bisa memilih tetap menjadi caleg, dengan catatan mengundurkan diri dari kepengurusan dalam lembaga kemasyarakatan. Atau tetap menjadi pengurus RT/RW, namun membatalkan pencalonan dan keluar dari keanggotaan parpol,” jelas Usman. (yan)

Pos terkait