Rencana PSEL Kota Bekasi Terus Disuarakan, LINAP : Tunjukkan Dong Proyek Pembanding yang Sukses

Bekasi – Penunjukan pemenang lelang untuk proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat (Jabar), terus menuai sorotan. Terutama terkait transparansi proyek skala nasional tersebut.

Lembaga Investigasi Anggaran Publik (LINAP) meminta pemerintah Kota Bekasi bisa menunjukkan keberhasilan konsorsium yang ditunjuk dalam proyek serupa.

Bacaan Lainnya

LINAP juga meminta ditunjukkan lokasi pembanding yang sudah sukses dalam pengelolaan sampah melalui sistem PSEL dengan kapasitas 800 ton perhari. Sehinga bisa jadi acuan untuk kesuksesan proyek itu dikemudian hari.

BACA JUGA : Mekanisme ‘Tipping Fee’ Sebesar Rp 405 Ribu Per Ton yang Dibayar Pemkot Bekasi untuk PSEL, Dipertanyakan?

Pemerintah Kota Bekasi dianggap tergesa-gesa dalam penunjukan pemenang tanpa melakukan kajian lebih dalam lagi. Terutama terkait pengalaman Konsorsium yang ditunjuk untuk investasi PSEL.

“Pertanyaannya konsorsium yang ditunjuk sudah berhasil melaksanakan pekerjaan serupa di mana sebagai pembandingnya. Hal lain, harus dijelaskan untung-ruginya investasi PSEL itu bagi Kota Bekasi,”tegas Baskoro Ketua Umum Lembaga Investigasi Anggaran Publik (LINAP) dilansir dari Wawai News kemarin.

Dijelaskan bahwa proyek PSEL yang diwacanakan itu bukan pabrikan, tapi menggunakan incinerator. Sehingga dengan kapasitas 800 ton perhari, berapa mesin yang diperlukan karena mesin memiliki kapasitas tertentu.

BACA JUGA : Didesak Batalkan Lelang Mitra Proyek PSEL, Pj Wali Kota Bekasi: Kita Pelajari Dulu

Menurutnya ada yang lebih efisien, jika menggunakan mesin incinerator kenapa tidak dibuat di setiap kecamatan agar kapasitasnya bisa lebih besar dari 800 ton perhari.

Karena proyek itu tidak bisa dibayangkan, masalahnya sampai saat ini belum ada pembandingnya.

“Ini proyek jelas tergesa-gesa, semua persyaratan diduga belum terpenuhi, tapi dipaksakan penetapan pemenang, sementara aturan main masih belum jelas,”tukasnya.

BACA JUGA : Kirim Surat ke Pj Wali Kota Bekasi, LSM LINAP Minta Lelang Proyek PSEL Dibatalkan

“Kemudian, setelah banyak protes baru ada penjelasan bahwa proses sudah panjang, penetapan pun diakhir masa jabatan wali kota Tri Adhianto, ini kenapa?”tanya Baskoro.

Apa lagi jelasnya informasi di lapangan menyebutkan bahwa dalam proyek tersebut tidak melibatkan DPRD Kota Bekasi. Sehingga sampai saat ini tak kalah penting adalah terkait dasar hukum dari PSEL itu sendiri apa?

BACA JUGA : Konsorsium Asal Tiongkok Pemenang Tender PLTSa Sumur Batu, Nilai Investasinya Ditaksir Capai Rp 1,6 Triliun,

“Ada ga peraturan daerah atau Perda-nya sekarang, karena ada nomenklatur juga harus dirubah dulu Dinas Kebersihan. Sekarang Dinas Lingkungan Hidup,”papar Baskoro.***

Pos terkait