Kades Randusari Menyarankan Warga yang Dirugikan Dalam Program PTSL Melapor ke Polisi

TEGAL – Carut-marutnya program sertifikasi tanah lengkap di Desa Randusari, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal Jawa Tengah mendapat tanggapan serius dari kepala desa setempat.

Kepala Desa (Kades) Randusari, Sanyoto menyarankan warganya yang dirugikan dalam program sertifikat tanah yang mereka ajukan melalui program Penyuluhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tegal sejak 2005 silam melaporkan ke Polisi,

Bacaan Lainnya

Sanyoto pun mengaku geram dengan ulah oknum yang ikut terlibat didalamnya program PTSL yang sampai saat ini belum ada juntrungannya itu. Imbasnya kata dia warga kerap ke kantor desa mempertanyakan itu kepadanya.

“Masalah ini sudah seringkali muncul, sejak beberapa bulan setelah saya dilantik pada tahun 2020, sering didatangi warga mempertanyakan terkait masalah surat tanah melalui program PTSL sejak tahun 2005 silam,”tegas Sanyoto Selasa (21/11/2023) saat ditemui.

Bahkan dia mengungkap warga yang datang mempertanyakan hal yang sama itu jumlahnya tidak hanya satu atau dua orang. Tapi cukup banyak, namun sayang Sanyoto tidak merinci jumlah pastinya.

Menurutnya terkait hal itu, desa sudah sering menghimbau kepada mereka yang ikut terlibat agar secepatnya diselesaikan baik-baik. Itu sudah sering disampaikan ketika ada rapat, namun faktanya sampai detik ini belum juga ada penyelesaian yang baik.

“Saya pribadi sudah bosan, justru berharap kepada masyarakat khususnya yang merasa sudah dirugikan agar segera melapor saja ke pihak yang berwajib, karena biar bagaimanapun itu hak dari warga masyarakat.”lanjutnya

Dia menyakini jika kasus itu diproses hukum maka akan terungkap banyak pihak yang terlibat seperti Koperasi juga nantinya akan kena sanksi dari pemerintah itu sendiri, karena sudah menyalahi prosedur.

Sementara itu, Abdul Syukur Camat Pagerbarang, Kabupaten Tegal, dikonfirmasi terpisah mengakui hal senada dan berencana segera mengambil langkah-langkah terkait masalah ini.

“Insya Allah dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi dengan pihak desa, kebenaranya seperti apa, dan kami akan mengumpulkan perangkat desa Randusari untuk dimintai keteranganya.dan apabila ternyata d ayng sudah pernah menggunkan maka kami minta agar segera diselesaikan.”katanya

Lebih lanjut disampaikan bahwa biasanya teknis penyerahan sertifikat itu dari pihak BPN menyerahkan secara simbolis.

Misal kan ketika sertifikat itu sudah jadi maka pihak BPN akan menyerahkan kepada kepala desa, untuk dibagikan ke perangkat desa (Pamong).

“Setelah itu baru lah dari pamong tersebut membagikan ” sertifikat satu perstu kepada pemiliknya.”pungkasnya. (pan)

Pos terkait