Jakarta – Kasus penetapan Kamaruddin Simanjuntak sebagai tersangka dalam upaya membela istri Dirut PT Taspen, Rina Lauwy, terus menjadi topik hangat yang memicu perdebatan di kalangan masyarakat.
Langkah ini telah memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai transparansi dan keadilan dalam proses hukum.
Tindakan Dirut PT Taspen yang melaporkan Kamaruddin Simanjuntak atas dugaan pencemaran nama baik telah mengungkapkan serangkaian kejanggalan dalam kasus ini.
Sebelumnya, Kamaruddin diduga memfitnah Dirut PT Taspen Antonius Kosasih terkait pengelolaan dana Pilpres dan dugaan hubungan perselingkuhan dengan sejumlah wanita.
Berbagai kecurigaan muncul terutama terkait dengan waktu penetapan Kamaruddin Simanjuntak sebagai tersangka.
BACA JUGA : Pemkot Bekasi Tutup TPS Liar di Kelurahan Bintara
Hal ini terjadi secara bersamaan dengan kontroversi diskon hukuman yang diberikan oleh Mahkamah Agung kepada Ferdy Sambo dan rekan-rekannya.
Kejadian ini menimbulkan spekulasi bahwa ada unsur politis atau pengaruh tertentu dalam proses hukum.
Namun, kontroversi semakin meluas ketika bukti video porno yang diduga melibatkan Dirut Taspen dan bukti lain yang diserahkan oleh Kamaruddin Simanjuntak ditolak oleh pihak penyidik selama penyelidikan.
Kamaruddin merasa frustasi oleh tindakan ini dan mengkritik sikap penyidik yang tampak enggan menerima bukti yang dia berikan.
Ketika dihadapan wartawan dan sejumlah advokat, Kamaruddin dengan tegas mengekspresikan kekesalannya.
Ia bahkan mengutarakan, “Mengapa anda tidak mau terima bukti? Anda penyidik Polri atau bukan? Ini obstruction of justice,” yang berarti sebuah tindakan yang dapat menghambat proses hukum.
Tindakan “obstruction of justice” sendiri merujuk pada upaya menghalangi atau menghambat proses hukum dengan sengaja.
Namun, pertanyaan mendasar muncul adalah Mengapa penyidik menolak bukti video yang diduga melibatkan Dirut PT Taspen? Menurut penjelasan yang diberikan oleh Kamaruddin setelah penyelidikan, polisi mengklaim bahwa bukti video tersebut tidak relevan dengan kasus pencemaran nama baik yang sedang diusut.
Hal ini mengejutkan, mengingat semua pernyataan dan tuduhan yang Kamaruddin lontarkan, termasuk statusnya sebagai tersangka, berdasarkan pada bukti-bukti yang kini ia miliki.
Advokat-adovkat yang mendukung Kamaruddin merasa bahwa penolakan ini tidak masuk akal.
Menurut mereka, proses hukum seharusnya melibatkan adu pembuktian yang objektif.
Martin Kamaruddin menegaskan bahwa penolakan terhadap bukti-bukti ini tampak menjadi pola yang terus berulang dari pihak polisi.
Bahkan, semua bukti yang ia sampaikan akhirnya ditolak oleh pihak penyidik dengan alasan yang sama, hingga Kamaruddin akhirnya mengungkapkan protesnya.
Saat ini, Kamaruddin Simanjuntak dan tim advokat yang mendukungnya memutuskan untuk menyimpan semua bukti yang ada di meja Bareskrim Polri dan menganggapnya sebagai sudah diterima oleh pihak berwenang.
Ini menunjukkan bahwa kasus ini masih berlanjut dan perdebatan mengenai transparansi, keadilan, dan keabsahan proses hukum akan terus bergulir di masyarakat. ***
