Pandeglang – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pandeglang kembali melakukan unjuk rasa di depan kantor Bupati Pandeglang. Massa aksi mengkritisi kenaikan jumlah harta kekayaan Irna yang dalam kurun waktu dua tahun naik dianggap tidak wajar.
Ketua PMII DPC Pandeglang Hendri Syahadi meminta dan mengapresiasi langkah KPK yang hendak mengaudit harta kekayaan Irna. Mahasiswa juga mendesak kepada Irna agar bisa hadir jika nanti harus dipanggil oleh KPK.
“Kami mengapresiasi langkah KPK. Kami menegaskan KPK dan PPATK untuk segera datang ke Pandeglang, meminta KPK dan PPATK untuk mengaudit harta kekayaan Irna Narulita. Kami juga meminta Irna hadir jika nantinya dipanggil,”-ujar Ketua PMII DPC Pandeglang Hendri Syahadi kepada wartawan di depan kantor Bupati Pandeglang, Kamis (11/5/23).
Baca Juga : Anggarkan Rp 193,1 Miliar untuk Perbaikan dan Pembangunan Sekolah di Kabupaten Bekasi
Dalam aksinya itu, mahasiswa juga mengkritisi pengadaan sepeda listrik yang menghabiskan anggaran Rp 38 miliar. Hendri menilai anggaran tersebut bisa dialokasikan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang masih menjadi catatan buruk pada periode kedua Irna-Tanto.
“Sepeda listrik yang harganya cukup fantastis, yang mencapai Rp 38 miliar, yang seharusnya itu dialokasikan untuk ke sektor pendidikan dan lain-lain,” kata Hendri.
Hendra mengatakan angka kemiskinan masih terbilang tinggi. Kabupaten Pandeglang menjadi peringkat pertama penyumbang angka kemiskinan di Provinsi Banten. Hal itu, menurutnya, menjadi bukti nyata bahwa Irna gagal dalam mengurangi angka kemiskinan.
“Di usia ke-149 tahun, angka kemiskinan di Pandeglang masih tinggi,” ungkapnya.
Diketahui, Bupati Pandeglang Irna Narulita melaporkan harta kekayaannya ke LHKPN KPK pada Februari 2023 untuk periode 2022. Dalam laporan tersebut, tercatat Irna memiliki harta kekayaan sebesar Rp 62.562.624.828.
Kekayaan Irna Narulita melonjak hampir Rp 15 miliar dalam dua tahun. Pada LHKPN periode 2021 kekayaan Irna Narulita senilai Rp 48,6 miliar. (*)
