DPRD Jawa Barat Angkat Bicara Terkait Gaji TAP Capai Rp2,2 Miliar

Bandung – Anggota DPRD Jawa Barat asal Fraksi Partai Gerindra, Ihsanudin angkat bicara terkait gaji atau honor Tim Akselerasi Pembangunan alias TAP Jawa Barat yang dikabarkan mencapai Rp2,2 miliar lebih.

Menurut Ihsanudin, sejak awal sampai saat ini dirinya tidak setuju dibentuknya TAP Jawa Barat bentukan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil.

Bacaan Lainnya

“Ojo (jangan) dibanding-bandingke dengan TAP (soal legalitas kita dengan TAP). Anggota DPRD Jawa Barat, itu legalitasnya diatur Undang-undang. Sementara TAP dibentuk Ridwan Kamil (hanya dengan Kepgub atau Keputusan Gubernur),” tegas Ihsanudin, Bandung, Jumat (3/2/2023).

Baca Juga : DPR: Usulan Jabatan Gubernur Dihapuskan Wajib Dikaji

Apalagi jelas dia, ramai media menyebutkan jika honor TAP Jawa Barat tembus Rp2,2 miliar (Rp2.284.800.000) untuk 12 orang atau anggota Tim Akselerasi Pembangunan.

Anggaran untuk honor tersebut begitu besar ditengah dugaan kuat pembentukan TAP Jawa Barat yang dibentuk Ridwan Kamil ini sarat nepotisme.  Lebih banyak mengakomodir keluarga dan tim sukses (Timses).

“Tim Akselerasi Pembangunan itu enggak perlu (tidak perlu dibentuk). Apalagi dengan gaji yang begitu besar,” kata dia.

“Kami tahu juga, TAP dibentuk oleh Ridwan Kamil itu hanya ingin mengakomodir mantan tim sukses-nya dan anggota keluarganya,” tambah dia.

Soal alasan Ridwan Kamil yang membentuk Tim Akselerasi Pembangunan lebih karena kebutuhannya agar ada yang selalu menasihati. Seharusnya Ridwan Kamil lebih memaksimalkan potensi para birokrat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jabar.

“Alasan Ridwan Kamil lebih karena kebutuhan agar dia selalu ada yang menasihati. Seharusnya beliau gubernur Jabar itu cukup memaksimalkan potensi birokrat kita yang pintar-pintar, dan pekerja keras itu,” tegas dia.

“Saya pikir birokrat kita (di lingkungan Pemerintah Provinsi Jabar) pengalamannya jauh lebih hebat (dibandingkan dengan Tim Akselerasi Pembangunan),” sambungnya.

Ia menambahkan, agar informasi terkait honor Tim Akselerasi Pembangunan tidak simpang siur. Badan Anggaran DPRD Jabar berencana akan memanggil gubernur Jabar untuk memberikan klarifikasi.

“Biar infonya jelas, akurat dan tidak simpang siur. Kami (DPRD Jawa Barat) akan memanggil gubernur Jabar agar memberikan klarifikasi di Banggar DPRD Jabar,” tegas dia. (^)

Pos terkait