Tak Pernah Dipublis, Forkorindo Minta Pemkot Bekasi Transparan Soal Dana CSR

Bekasi – Ketua DPC Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo) Kota Bekasi Herman Sugianto meminta Pemkot Bekasi transparan soal dana Forum Corporate Social Responsibility (CSR) yang diberikan perusahaan yang ada di Kota Bekasi.

“Sampai saat ini tidak ada transparansi soal dana dari sejumlah perusahaan yang masuk ke kantong Pemkot Bekasi karena selama ini kami menduga tidak jelas penggunaanya.”kata Herman Kamis, (19/1/2023) kepada awak media.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, pihak Pemkot Bekasi harus terbuka dan memaparkan hasil realisasi pihak perusahaan yang berkaitan dengan aksi sosialnya selama ini di daerah kepada masyarakat sehingga mereka mengetahui. Karena sampai saat ini masyarakat tidak pernah merasakan manfaat dari dana CSR.

“Selama ini masyarakat tidak pernah mengetahui berapa besaran dana CSR yang di terima Pemkot Bekasi. Sebab sejauh ini Pemkot Bekasi tidak pernah mempublis jumlah dana CSR yg diterima setiap tahunya dari semua perusahaan yang berada di Kota Bekasi.”tuturnya.

Baca Juga : PGI Dukung Presiden Jokowi Hapus Larangan Pembangunan Rumah Ibadah

Seharusnya data-data perusahan yang memberikan CSR-nya ke pemerintah harus dipublikasi ke publik. Walau dana tersebut besar maupun kecil.“Apalagi peraturan daerah (perda) mengenai dana CSR sudah ada di Kota Bekasi. Tapi sejak adanya Perda hingga hari ini belum ada transparansi penggunaan dana CSR tersebut,” ungkapnya.

Herman juga mengatakan masyaralat juga harus perlu mengetahui secara rinci perusahaan mana saja yang menjalankan kewajiban dan perusahaan mana yang tidak menjalankan amanah aturan tersebut yang merupakan dasar dari perijinan yang diperoleh oleh suatu perusahaan.

“Yang jadi pertanyaan kita selama ini seluruh perusahan yang beroperasi di Kota Bekasi ada nggak memberikan CSR-nya karena sepengetahuan kami, semua perusahaan sedikit banyaknya pasti ada menyalurkan dana CSR nya tetapi tidak mau terbuka,” terang Herman.

Dirinya berharap para pelaku usaha industri atau lainya ketika memberikan dana CSR harus di publikasi kepada khalayak ramai
Pemkot bekasi pun harus sigap untuk menagih kewajiban dana CSR untuk kemajuan kota Bekasi.

“Dan jika ada perusahaan yang tidak bersedia memberikan dana CSR Pemkot Bekasi bsa memberikan sanksi pidana soal CSR dalam pasal 74 UU No 2017 tentang PT dan PP No 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab dan sosial lingkungan Perseroan Terbatas kepada pelaku usaha.”tegasnya.

Namun sayangnya, ujar dia ketika lembaganya mengirim surat konfirmasi yang ditujukan ke Plt Wali Kota Bekasi terkait hal itu, jawaban yang diterima tidak memuaskan.

Dalam jawaban surat yang tertulis yang diterma, Plt Walikota Bekasi merasa tidak menerima dana CSR karena pengelolaan dana CSR di Kota Bekasi dilakukan oleh Badan usaha tapi tidak disebutka nama badan usahanya.

“Hal ini yang menimbulkan kecurigaan besar bagi publik dimana seharusnya Plt walikota Bekasi mengetahui akan hal ini ujar Herman Sugianto. (ton)

Pos terkait