Limbahnya Meresahkan Warga Pemkab Bekasi Beri Sanksi PT Kimu Sukses Abadi

Cikarang – Pemerintah Kabupaten Bekasi memberikan sanksi kepada PT Kimu Sukses Abadi lantaran diduga melanggar aturan.

Aturan yang dilanggar PT Kimu Sukses Abadi adalah pelanggaran dan ketidaktaatan terhadap peraturan perizinan berusaha.

Alhasil, Pemerintah Kabupaten Bekasi pun memberikan sanksi administratif untuk PT Kimu Sukses Abadi.

Pejabat Bupati Bekasi Dani Ramdan datang secara langsung menyerahkan surat keputusan atau SK Dinas Lingkungan Hidup yang berisikan sanksi ke PT Kimu Sukses Abadi yang terletak di bilangan Kampung Cibitung, Cikarang Barat.

“Dengan ini saya menyerahkan SK Dinas Lingkungan Hidup tentang sanksi administratif. Memutuskan dan menetapkan sanksi kepada PT Kimu atas pelanggaran ketidaktaatan terhadap peraturan perizinan berusaha,” tutur Dani Ramdan, Rabu (15/06).

Sanksi ini juga diberikan lantaran adanya aduan dari masyarakat soal dugaan perusahaan itu mencemarin lingkungan lewat limbah yang dihasilkan.

Menurut Dani Ramdan, limbah itu berasal dari pencucian tinta printing dengan golongan B3.

“Kami mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada kegiatan pabrik kemasan dan ada aktivitas printing dengan menggunakan bahan tinta. Tinta tersebut dicuci dan menyebabkan limbah yang termasuk golongan B3,” ucapnya.

Pihaknya pun melalui Dinas Lingkungan Hidup langsung turun tangan melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat itu.

Alhasil, Dinas Lingkungan Hidup menemukan perusahaan itu tidak memiliki perizinan berusaha dan sarana prasarana yang dimiliki tidak memadai untuk penyimpanan dan pengolahan limbahnya.

Baca Juga: Ini Empat Bentuk Kontribusi yang Diminta Dani Ramdan dari Perusahaan di Kabupaten Bekasi

“Hanya dari sisi pengolahan limbahnya saja, setelah diinspeksi oleh DLH ternyata perizinannya tidak ada, sarana prasarananya tidak memadai baik dari penyimpanan tetap, penyimpanan sementara dan pengolahan limbahnya, serta kerjasama dengan pihak ketiganya,” paparnya.

Sebagai langkah pertama, Pemkab Bekasi memberikan surat paksaan pemerintah untuk menghentikan kegiatan pengolahan limbah, hingga seluruh syarat-syarat yang diberikan terpenuhi.

Jika dalam jangka waktu yang diminta tidak terpenuhi, Pemkab Bekasi akan menutup total aktivitas industri tersebut.

Baca Juga: Permudah Perusahaan Hingga Pelaku UMKM, Pos Logistik Indonesia Luncurkan Tiga Inovasi

“Oleh karena itu, sebagai langkah pertamanya kami memberikan surat paksaan pemerintah untuk menghentikan pengolahan limbahnya sampai semua syarat dipenuhi,” terangnya.

“Kalau dalam jangka waktu tadi ada yang sampai 7 hari atau 20 hari tidak dipenuhi, maka kita bisa tutup secara total,” tandasnya. (*)

Pos terkait