Plt Wali Kota Bekasi Sampaikan LKPJ 2021 saat Rapat DPRD

Bekasi – DPRD Kota Bekasi menggelar rapat paripurna masa persidangan ke-I tahun 2022 pada Kamis, (28/4/2022).

Paripurna tersebut terkait penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bekasi tahun anggaran 2021.

Bacaan Lainnya

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Bekasi Saifuddaullah dan Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi. Anim Imanuddin Sementara pemerintah dihadiri oleh Plt Wali Kota Bekasi Tri Adianto beserta pejabat Kota Bekasi.

Saat membaca laporan, wakil rakyat tersebut memberi catatan dan rekomondasi kepadw Plt Wali Kota Bekasi untuk memperbaiki kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan roda pemerintahan.

Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDIP, Arif Rahman Hakim memaparkan beberapa persoalan mencolok diantaranya masih banyak ditemukan lahan PSU beralih fungsi tanpa pengawasan sehingga banyak bangunan berdiri tak berizin yang akibatnya menimbulkan dampak banjir pada lingkungan sekitarnya.

“Ini pak Plt, Kami Komisi 2 sering sidak. Semua kita temukan pelanggaran sehingga ini menjadi catatan bagi kami Komisi 2.”ujar Arif dihadapan pimpinan sidang dan Plt Wali Kota Bekasi. Kamis, (28/4/2022).

Selain itu, Arif juga menyinggung program penataan gedung pada tahun 2021 yang juga menjadi sorotan Komisi 2 yang tidak tercapai beberapa hal diantaranya tidak tersedianya lahan dan anggaran sehingga program tidak dapat dilaksanakan.

“Oleh sebab itu, kami meminta RTH dikembalikan fungsinya ke asalnya dan meningkatkan pengawasan terhadap RTH yang mencapai 30 persen sudah dilaksanakan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan menteri”pintanya.

Tak hanya itu, komisi 2 juga menyoroti program pengendalian banjir dan program penyusunan rencana teknis oleh Dinas BMSDA Kota Bekasi.

“DBMSDA telah mengusulkan anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp 5-6 miliar tapi tidak mendapat persetujuan sehingga program ini hanya sampai pada program studi kelayakan dan belum sampai pada tahap pelaksanaanya.” sebut Arif

Mengenai program banjir, komisi 2 juga menyoal perencanaan program pembangunan normalisasi dan drainase tidak sampai pada tahap rampung sehingga genangan air kerap terjadi pada fasilitas publik seperti jalan dan kawasan pemukiman.

“Pekerjaannya yang menjadi catatan dalam rekomondasi Komisi 2 DPRD Kota Bekasi.”ujarnya.

Sementara itu, Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto saat dimintai tanggapan mengatakan akan kembali melakukan evaluasi mana yang harus dilakukan penguatan karena masih ada waktu 1 tahun lagi.

“Tentunya ya kita evaluasi lagi.”kata Tri Adhianto singkat seusai rapat DPRD. (ton)

Pos terkait