Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bekasi Nilai Aturan Permenaker Soal JHT Belum Berpihak ke Pekerja

Bekasi – Ketua Komisi 4 DPRD dari Fraksi PKS Kota Bekasi Sardi Efendi menilai bahwa Permenaker No 2 Tahun 2022 belum berpihak ke para pekerja. Oleh sebab itu ia meminta pemerintah memperbaiki kebijakan Permenaker No 02 Tahun 2022 tentang Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT), pasalnya dianggap tidak berpihak bagi para pekerja.

“Harusnya aturan tersebut diperbaiki proses konsep jaminan hari tuanya agar para pekerja tetap terjamin di hari tuanya,”ungkap Sardi melalui pesan singkat WA pada Selasa, (22/2/2022).

Bacaan Lainnya

Karena ujar Sardi dana JHT itu hak pekerja sehingga dalam proses pencairannya tidak mempersulit para pekerja.”Maka itu, Jamsostek Kota Bekasi kita minta agar tidak mempersulit para prkerja dalam pencairan.”ucap Sardi.

Menurut Sardi, kebijakan yang dibuat pemerintah seharusnya berpihak kepada para pekerja. Apalagi ujar dia pekerja yang terkena PHK yang saat ini kehidupannya sudah sulit.

“Jadi menurut saya, saat ini belum berpihak ke pekerja karena untuk proses pencairan JHT atau pencairan 100 % menunggu usia pensiun.” ujarnya.

Oleh karenanya, Sardi meminta para pekerja dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup mereka.

“Aturan ini perlu kesepakatan para pekerja yang terhimpun diserikat pekerja. Perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang semestinya dikedepankan.” pungkasnya. (ton)

Pos terkait