Gelar Reses, Dewan Heri Purnomo Tampung Aspirasi Warga Jatibening

Bekasi – Sejumlah anggota DPRD Kota Bekasi melakukan reses di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing.

Salah satu anggota DPRD Kota Bekasi yang melakukan reses yakni Heri Purnomo dari Dapil V yakni Kecamatan Pondok Gede-Pondok Melati tepatnya di RW 3, Jatibening Lama Kecamatan Pondok Gede mengatakan, reses merupakan masa yang penting dalam menampung aspirasi masyarakat.

Bacaan Lainnya

Dengan reses ini, kata Heri masyarakat bisa menyampaikan aspirasi atau usulan di wilayahnya masing-masing.”Reses ini tujuannya menyambung aspirasi masyarakat.” ujar Heri Purnomo dalam sambutannya. Kamis (10/2/2022) dihadapan puluhan warga.

Heri mengatakan adapun tugas dan fungsi wakil rakyat salah satunya adalah harus turun kelapangan untuk mendengar apa yang dibutuhkan masyarakat.

“Sebagai wakil rakyat, saya siap membantu merealisasikan apa yang menjadi usulan perioritas dari masyarakat.” ungkap anggota Komisi 4 DPRD Kota Bekasi ini.

Dijelaskannya, dari reses tersebut nantinya akan dihimpun dan direkap (inklut) di Sistim Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebelum Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan harapan, nantinya usulan dari masyarakat tersebut bisa ditindaklanjuti oleh instansi terkait.

“Dalam reses ini kita mendapatkan berbagai usulan dan masukan dari masyarakat. Baik itu infrastruktur, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja maupun lainnya. Ini yang bisa kita bicarakan sama-sama dinas terkait” jelasnya.

“Terkait masalah tenaga kerja, nanti kita panggil Kepala Disnaker sehingga bisa kita sampaikan keluhan yang ada di masyarakat untuk mencari solusinya.”sambungnya

Selain itu, persoalan lainnya yang terjadi di masyarakat maupun sekolah adalah masih adanya oknum-oknum sekolah yang meminta uang bangku.

“Ini kan ironis. Jadi memang ada seperti itu, tapi kan juga seperti kasat mata itu. Seperti kentut. Kita gak punya bukti, kita gak menuduh kan, tapi memang itu ada. Beginilah yang harus kita benahi bagi tenaga pendidik Kota Bekasi.”tutur Heri menjawab keluhan salah satu warga.

Keluhan lainnya juga adalah tentang kesehatan terutama soal biaya kesehatan. Menurutnya persoalan itu disebabkan minimnya sosialisasi tentang program layanan kesehatan masyarakat pasca dicabutnya KS NIK yang diganti dengan program layanan kesehatan masyarakat berbasis (LKM NIK.).

“Semestinya pemerintah dalam hal ini kecamatan dan kelurahan bersosialisi tentang program pemerintah ke RT dan RW setempat, biar mereka paham. Ini lho program pemerintah. Karena masalah kesehatan ini acap kali dikeluhkan.” Mmenurut Heri.

Dirinya berharap, apa yang menjadi usulan masing-masing warga dapat disampaikan kembali kepada masing-masing imstansi. Kemudian dibahas pada musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan himgga tingkat Kota.

“Insya Allah, semua usulan akan kita tampung dan kawal. Sehingga, bisa terakomodir,” pungkasnya. (ton).

 

Pos terkait