Kuasa Hukum Wali Kota Bekasi Non Aktif Tanggapi Pasal Berlapis yang Disangkakan KPK

  • Whatsapp

BekasiNaufal Alrasyid, kuasa hukum Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi menilai bahwa empat (4) pasal yang disangkakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat “prematur”.Empat pasal yang disangkakan tersebut yakni Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf f serta Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

“Jadi sebagai kuasa hukum, kita memberikan tanggapan. kami melihat sebenarnya empat pasal yang disangkakan dalam kontruksi KPK sangat prematur.”kata Naufal dalam jumpa persnya Kamis, (13/1/2022) di Stadion Patriot Bekasi menanggapi keterangan pers KPK.

Bacaan Lainnya

Prematur dalam kontruksi yang dibuat oleh KPK, pihaknya melihat ada penilaian analysis alat bukti yang tidak tuntas.”Kalau pasal 11 sama pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b, maka itu suap. Kalau pasal 12B itu gratifikasi.” jelas Naufal.

Melihat bentuk dua pasal korupsi yang disangkakan KPK terhadap kliennya, ia mengatakan bahwa untuk objek pergantian tanah sekolah di Rawalumbu itu (APBD P) atau ABT tahun 2021 tentang belanja modal itu, sudah ada keputusan dari Pengadilan Negeri.

“Jadi PN mengalahkan Pemkot Bekasi sehingga Pemkot harus membayar. Dan ada juga putusan pengadilan tinggi terhadap objek itu. Sehingga dasar membayar, itu sudah perintah hukum, Jadi bukan ada hal yang digerakan seperti disebut dalam pasal 12 huruf B itu untuk melakukan atau tidak suatu jabatan. Karena ini dasarnya adalah putusan pengadilan.” terang Naufal.

,”Jadi dalam hukum itu menjadi landasan untuk pembayaran. Dan ini yang saya nilai tidak tuntasnya analysis penilaian alat bukti terhadap objek itu maka ini menjadi hal yang kami sebut tidak memenuhi unsur suap sebenarnya.”ucap dia melanjutkan.

Karena menurut dia, tidak ada perbuatan melawan hukum yang diaksanakan ketika adanya pembayaran ganti rugi tanah sekolah yang berlokasi di Rawalumbu tersebut.

Selanjut.untuk suap objek tanah untuk folder, pihaknya juga melihat pembelian tanah tersebut dibawah harga pasar.”Sehingga kalau kita artikan dalam arti suap yang dilakukan dalam jabatan atau kekuasaan, itu sebenarnya tidak terjadi.”tandasnya.

“Dirugikan engga disini Pemkot. Tidak dirugikan. Sebab harga tanah itu dibawah harga pasar. Dan aset negara pun tidak berkurang malah bertambah. Karena secara kasat mata tanah folder di Kranji itu harga pasarnya puluhan juta.” tegasnya.

Dengan demikian dia menyebut bahwa, ganti rugi di APBD P Tahin 2021 atau anggaran perubahan (ABT) itu terhadap pihak swasta senilai Rp 4 juta per meter.

“Ini yang kata saya, ini sebenarnya kontruksi hukum sangat dipaksakan untuk mengatakan ini jatuh kepada suap. Sebut lah pasal 11, pasal 12 huruf a sama huruf b. Lalu kalau kita masuk tentang pasal 12 huruf f pemotongan kas daerah, sebenarnya unsur OTT gak masuk karena ini adalah pidana umum. Itu yang pertama.”ujar dia.

Kedua, jika disebut ada gratifikasi pada pasal huruf B, maka gratifikasi itu bisa dilaporkan.”Jadi gratifikasi itu bisa dia tidak jadi perbuatan hukum. Karena ketentuannya pasal 12 huruf b ayat 2. Bagi si penerima gratifikasi, bisa melaporkan ke KPK dalam tempo 30 hari.”jelasnya.

“Itu makanya saya sebut prematur. Kalau itu dilaporkan dalam tempo 30 hari, Wali Kota masih bisa mengembalikan. Jadi jangan dipaksakan semua perbuatan dijadikan gratifikasi atau suap.”ia menambahkan.

Namun akui dia, pihaknya tidak dapat melakukan angkah-langkah selanjutnya terkait sangkaan empat pasal oleh KPK terhadap Wali Kota Belasi nonaktif.”Kita gak bisa lakukan apa-apa. Paling tidak, kita hanya bisa bilang apakah ini memenuhi unsur gratifikasi yang disamakan dengan suap. Nah KPK harus menerangkan juga.” pungkasnya. (ton)

 

Pos terkait