SMPN 2 Pagerbarang Diduga Lakukan Pungli Berdalih Iuran Infaq

  • Whatsapp

Tegal – Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Pagerbarang diduga melakukan pungutan liar (Pungli) dengan dalih iuran infaq sebesar Rp 500 ribu. Demikian diungkapkan salah satu wali murid SMPN 2 Pagerbarang inisial WN.

WN pun mengaku merasa keberatan dengan besaran iuran Infaq yang sudah ditentukan oleh sekolah setiap tahun.

Bacaan Lainnya

“Saya jadi bingung mas, kenapa pihak sekolah tidak ada kebijakan sama sekali. Sebab, setahu saya, infaq itu tidak wajib,” kata WN saat ditemui.

Terkait hal itu, WN merasa terbebani karena syarat untuk mendaftar ke jengang SMA/ MAN, anaknya harus memiliki nilai sementara (NIS).

Ia juga mengaku sudah berupaya untuk mengambil ijazah anaknya, namun pihak sekolah tidak memperbolehkan dengan alasan belum membayar iuran Infaq.

“Tapi, setelah infaq saya lunasi, ijazah anak saya pun boleh diambil dan mendapatkan NIS untuk daftar ke jenjang SMA/MAN.” tuturnya.

Dikonfirmasi, Humas SMPN 2 Pagerbarang M Zaeni membenarkan iuran Infaq tersebut karena besaran iuran infaq sebelumnya sudah disepakati oleh Komite sekolah dan wali murid.

Dia pun berdalih bahwa itu sudah ada kesepakatan antara komite sekolah dengan para wali murid.

“Soal besaran iuran infaq sebesar Rp 500 ribu, Komite dan wali murid sudah menyetujuinya. Bahkan ada kelas – kelasnya. Jika wali murid ada yang mau ngasih Rp 700 hingga Rp 1 juta pun tidak masalah.” katanya Kamis, (1/4/2021).

“Jadi menurut saya Itu tidak ada masalah. Jika memang wali murid keberatan, kenapa mereka tidak bilang dari awal. kan itu sudah ada kesepakatanya dan persetujuan dari wali murid,” lanjutnya.

Menanggapi hal itu, Ketua LSM Gerhana Indonesia (GI) Didit Rey menjelaskan bahwa hal itu sudah masuk kategori pungli.

“Biar bagaimanapun, itu namanya sudah pungli. Sebab infaq tersebut sudah masuk item dari Perpres No 87 tahun 2016. Artinya jika dilihat dari segi hukum, ya sekolah sudah menyalahi aturan.” kata Rey.

Meski demikian lanjut Rey, pihaknya akan mencoba mengklarifikasi hal tersebut ke pihak sekolah agar kita bisa mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak.

“Mudah-mudahan, hal seperti ini tak terulang lagi. Sebab, kami sebagai control sosial juga punya hak untuk mengetahui informasi tersebut. Apakah ada pelanggaran atau bukan.” pungkasnya. (pandi).


Pos terkait