Anggreani Haryani Putri : Oknum ASN Terkait Kasus Pelecehan Harus di Hukum

  • Whatsapp

Bekasi – Praktisi Hukum Anggreani Haryani Putri menyayangkan adanya oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) salah satu Lurah di Kota Bekasi yang diduga melakukan pelecehen terhadap penjaga warung kopi.

Ia prihatin dan memastikan masalah hukum harus ditegakkan jika terbukti melakukan kejahatan.”Siapa yang melanggar hukum terlepas ada hubungan PNS bukan PNS selama dia melakukan kejahatan, apapun status judul jabatannya maka harus dihukum dibawa ke ranah hukum sesuai jenis pelanggarannya, apalagi itu statusnya ASN.” Kata Anggreani disela sela diskusi interaktif bersama Dinas Tata Ruang dan DPMPTSP Rabu, (3/2/2021) menanggapi.

Bacaan Lainnya

Hal itu menurut dia karena oknum tersebut sudah mencoreng nama baik ASN di Kota Bekasi sebagai pengayom masyarakat, sebagai pelayan masyarakat.”Pelecehan itu tidak bisa dibenarkan dan harus dipertanggungjawabkan. Apalagi sudah ada niatan. Jadi harus diusut tuntas. Tidak boleh enggak. Kalau dibiarkan ini menjadi bias. Apalagi pidananya sudah terpenuhi. Sebab ada korban.” ujarnya.

Meski demikian kata dia, karena laporan itu masuk dalam delik aduan maka korban sendiri yang akan menjadi saksi. “Pelecehan ini kan tidak bisa dibuktikan. dengan apa caranya?, visum juga engga bisa, saksi dan bukti lainnya juga engga ada, kan engga mungkin bisa dibuktikan. Kalau ada CCTV, mungkin bisa dilihat.” terang Anggreani.

“Pertenyaannya, bisa engga delik aduan itu dicabut, ya bisa saja, namun saya sebagai akademisi berharap jangan karena pencabutan. Kenapa? karena hukum itu harus ditegakan. Kalau pun korban mencabut adua itu, ada apa?. Ya mungkin bisa saja karena ada ancaman.” kata dia.

Lebih lanjut ia katakan, terkait sanksi, oknum ASN tersebut bisa dicopot dari jabatanya namun dinonaktifkan terlebih dahulu karena yang dilakukan kaitan dengan perbuatan pidana.

“Jangankan untuk aparatur, untuk pegawai swasta saja bisa diberhentikan, apalagi ini sudah ada pengakuan, ada korban, sudah dilaporkan, sudah masuk dalam penyidikan, jadi bisa sanksi administrasi dari pemerintah, ” jelasnya.

Tak hanya itu, oknum ASN tersebut pun menurut Anggreani bisa dilakukan pemanggilan oleh pihak berwajib untuk dimintai keterangan namun sampai saat ini belum juga ada perkembangan terhadap kasus tersebut.

“STDP itu, sebenarnya dari penyidik sudah keluar, bagaimana prosesnya dan sudah sampai mana penyelidikannya. nah oknum itu harus dipanggil secara patut oleh polisi. Nah, jika pemanggilan pertama tidak datang, kedua juga begitu, maka selanjut oknum itu bisa dipanggil secara paksa oleh polisi.” tegasnya.

Namun begitu menurutnya, saat ini oknum ASN itu belum pantas untuk dilakukan pencopotan dengan alasan belum bisa dianggap bersalah walaupun dia sudah mengakui.

“Baiknya untuk mempertanggungjawabkannya, dia (oknum) dinonaktifkan dulu. Nanti setelah kasusnya naik menjadi terpidana maka bisa dicopot. Jadi langkah pencopotannya, ya dia harus non aktif dulu. Karena dia (oknum) tidak bisa menandatangai lain lain. Sebab dia lagi diproses. Tapi kalau sekarang dicopot menurut saya kurang elok.lah.”pungkasnya. (ton)


Pos terkait