Ketua DPRD Kota Bekasi Kunjungi Instansi Vertikal, Ini Kata Kejari

  • Whatsapp

Bekasi – Ketua DPRD Kota Bekasi Choiroman Juwono Putro bersama Ketua Komisi 1 Abdul Rozak dan Ketua Komisi 3 Abdul Muin Hafiedz menyambangi tiga instansi vertikal sekaligus. Diantaranya kantor Polres Metro Bekasi Kota, Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Kota (Kajari) Kota Bekasi.

Kepada wartawan, Ketua DPRD Kota Bekasi Choiroman Juwono Putro mengatakan bahwa, kunjungan ini selain menjalin silaturahmi setelah tahun baru, juga menjalin komunikasi dengan Forkopimda di Kota Bekasi untuk menunjang tufoksi anggota dewan.

Bacaan Lainnya

“Ini untuk silahturahmi dan menjalin sinergitas dengan Forkopimda termasuk kepolisian, Pengadilan Negeri dan juga Kejaksaan untuk memperlancar tufoksi dewan.” kata Choiroman saat ditemui di Kejari yang didampingi Kajari Kota Bekasi Karman. Senin, (18/1/2021).

Politisi Fraksi PKS ini juga melihat dengan terjalinya sinergitas instansi vertikal ini sehingga konsultasi pendampingan sistem sangat diperlukan.”Ga ada pembahasan yang penting. Secara umum semuanya normatif. Bagaimana fungsi masing-masing ini bisa berjalan baik.” pungkasnya.

Ia juga berharap dengan dibangunnya gedung baru disejumlah instasi vertikal seperti Kejaksaan, Polres, Kemenag dan Imigrasi bisa meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

“Itu juga beberapa point yang harus dibantu penganggarannya seperti sarana dan prasarannya. Intinya kita perlu ada peningkatan pelayanan Itu yang perioritas. Intinya kita melihat peran masing- masing lembaga khususnya Kejari selaku pengacara negara.”umgkapnya.

Sementara itu, Kajari Kota Bekasi Sukarman menyambut baik kunjungan Ketua DPRD bersama jajaran anggota dewan lainnya ke instasi yang ia pimpin. “Selain silaturahmi, kunjungan ini juga kaitan dengan tufoksi dewan untuk lakukan MoU bersama kita terutama terkait produk-produk hukum.” ujar Sukarman.

Sukarman mengatakan, nantinya MoU itu akan diawali dengan sharing dan pembahasan terkait produk produk hukum (Perda) sebelum produk hukum tersebut dikeluarkan.”Bagaimana secara yuridisnya dan sebagainya,” ujarnya. (ton)

 


Pos terkait