Terkait Pembentukan Provinsi Sunda, Anton Charliyan Bilang Begini

Bandung – Mantan Kapolda Jabar Irjen Pol purn H. Anton Charliyan menjelaskan tentang pembentukan Provinsi Sunda.

“Sudah jelas dan tegas saya katakan , dari awal perumusan dan pembentukan nama-nama Provinsi para Founding Father kita sudah sepakat tidak ada yang pakai nama suku tapi disepakati memakai nama masing-masing pulau sebab suku di Indonesia ada 700 lebih.” katanya. Jumat, (12/11/2020).

Bacaan Lainnya

Sehingga menurutnya jika suatu pulau memakai nama suku berpotensi terbangunnya semangat kesukuan yang stereotif etnik negatif.

“Di Jawa Barat khususnya, dari dulu sampai sekarang tiap wilayahnya tidak hanya didiami satu suku, tapi multi etnik,”ungkap mantan Kapolda Jawa Barat ini.

Pihaknya juga sepakat tidak ada suku mayoritas dan minoritas karena bila ini terjadi nama Provinsi berdasarkan suku sangat rawan berpotensi terjadinya pecah belah antar etnis bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi disintegrasi bangsa.

“Akan muncul stigma arogansi mayoritas dan minoritas bila ini tetap keukeuh dilakukan berarti pola pikir para perumus nama Provinsi mundur kebelakang dan menghianati yang sudah disepakati para faunding father.” tegasnya.

Tak hanya itu lanjut dia, bila ada yang beralasan untuk membangun semangat etnik tidak harus menjadi nama sebuah Provinsi. Justru sekarang ini yang harus dibangun semangat Nasionalisme, semangat Persatuan dan Kesatuan.

“Maka saya himbau juga kepada tokoh-tokoh lain diluar suku Sunda Tidak perlu ikut campur memberi pendapat yang menurut saya pribadi menyesatkan dan menjerumuskan” tuturnya.

“Jika anda-anda semua diluar suku Sunda mendukung pembentukan Provinsi Sunda, apakah anda juga berkeinginan untuk membentuk Provinsi anda dengan nama suku anda sendiri ?? Jika tidak ya tidak usah ikut campur. Jika iya sudah jelas dengan nama suku akan berpotensi terbangunya semangat etnik kesukuan yang mengarah kepada mayoritas dan minoritas.” ia menambahkan.

Ditegaskannya jika hal itu terjadi maka itu sangat bertentangan dengan jiwa Pancasila sila ke 3.”Yang masih ngotot artinya tidak faham Pancasila, Nasionalisme serta 4 konsensus dasar Kebangsaan.” pungkasnya.

Sumber : Hidayat biro Tasikmalaya

Pos terkait