Proyek JPO Dinilai Tak Pahami UU Terkait Trotoar

Bekasi – Proyek pekerjaan pembuatan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) disinyalir melanggar aturan. Demikian dikatakan LSM Suara INdependen Rakyat Adil (Sira) Saut N pada Jumat, (13/11/2020).

Didiga kata dia, posisi JPO persis di Fly Over Jalan Sultan Agung Kranji secara kasat mata telah merusak trotoar sebagai fasilitas umum.

Bacaan Lainnya

“Undang Undang no 22 Tahun 2009 terkait trotoar sebagai fasilitas umum nyatanya masih belum dipahami pelaku proyek.”ujarnya.

“Kalau bicara peraturan, semua sudah dijelaskan di UU no 22 tahun 2009. Ada hak pejalan kaki dan pengguna kendaraan wajib mengutamakan pejalan kaki,” ia menambahkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 45, definisi trotoar adalah salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas.

Pada pasal 131 diatur bahwa pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas lain.

Peraturan lain mengenai trotoar diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan. Berdasarkan pasar 34 ayat 4 disebutkan, trotoar, hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki. (ton)

 

Pos terkait