Pengelola Kuliner Hutan Kota Klaim Lokasinya Bukan RTH

  • Whatsapp

Bekasi – Pengelola kuliner yang berada di hutan kota mengklaim bahwa lokasi yang ditata dan dikelola oleh pihaknya ruang terbuka hijau (RTH). Hal itu disampaikan Budi Aryanto selaku Pengelola kuliner menanggapi pemberitaan di sejumlah media.

“Jadi, perlu saya luruskan lokasi kuliner hutan kota ini bukan RTH. Ada keputusan walikota tentang rekomendasi pemanfaatan tanah sarana olahraga terbuka.”ujar Budi kepada media Rabu, (21/10/2020) sembari memperlihatkan dokumen yang bertuliskan keputusan Walikota Bekasi.

Bacaan Lainnya

Budi menjelaskan, meski mendapatkan rekomendasi, bukan berarti pihaknya langsung action melakukan pembangunanan. Namun langsung menindak lanjuti dengan peraturan pemerintah terkait kerjasama perseorangan.

Kemudian ia melanjutkan, setelah mendapatkan perjanjian antara Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dengan Budi Aryanto terkait sewa lahan terbuka milik Pemkot Bekasi yang ada dilingkungan gelanggang olahraga di tanda tangani Kepala Dispora daiatas materai selama 5 tahun.

“Jadi bukan RTH, tapi pemanfaatan tanah sarana olahraga terbuka. Ini sudah jelas,” kata dia.

Disinggung soal pembayaran sewan lahan yang di kelola, Budi mengakui di tahun pertama pihaknya sudah menyetorkan ke pemerintah sebesar kurang lebih Rp187 juta ,sedangkan untuk tahun kedua jatuh tempo di bulan Desember. Dan sedang mengajukan Adendum pengurangan biaya

“Tahun pertama sudah setor Rp 187 juta, untuk tahun kedua belum menyetorkan karena sedang mengajukan adendum,” kata Budi

Budi mengatakan bahwa beberapa kali mempertanyakan surat permohonan pengurangan baia sewa dampak Covid-19  kepada Kepala Bapenda Kota Bekasi.

“Sebagai warga negara yang baik saya selalu tanya kepada Kepala Bapenda terkait surat permohonan pengurangan biaya sewa,” kata dia sembari memperliahatkan Chat dirinya dengan Kepala Bapenda.

Lanjut Budi, dasar dirinya mengajukan relaksasi pengurangan biaya sewa karena pada saat tahun baru banjir dan pada tanggal 25 banjir yang kedua kalinya, baru berjalan satu bulan ada pandemi Covid-19, selama tiga bulan tutup. Baru jalan beberpa bulan PSBB pengetatan lagi.

Dirinya juga mengakui sedang megajukan Adendum pengurangan bayar sewa lahan kepada pemerintah kota. Karena pada saat tahun baru ada banjir dan pada tanggal 25 banjir yang kedua kalinya. baru berjalan satu bulan ada pandemi Covid-19, selama tiga bulan tutup. Baru jalan beberapa bulan PSBB pengetatan lagi.

“Bukan cuma saya pelaku usaha yang mengajukan keringan sewa, semua aktivitas UMKM baik pengusaha kecil, menengah dan atas mengajukan keringan baik oleh pemerintah, oleh swasta. Maka sebab itu saya mengajukan Adendum pengurangan biaya sewa gak mungkin dong kita berjalan gak normal bayar full.” tukas Budi.

Terpisah, pengamat kebijakan publik dari Universitas Islam 45 (Unisma) Adi Susila turut menyoroti soal kebijakan alih fungsi beberapa lahan milik pemerintah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bekasi yang menjadi lokasi bisnis. Ia mengatakan Pemerintah Kota Bekasi kurang memperhatikan peraturan.

“RTH itu kebijakan jangka panjang, jadi karena jangka panjang, sepertinya kurang memperhatikan. Kaya gak penting padahal dampaknya ke depan. Kalau nanti lingkungannya rusak kan bahaya,” ujar Kaprodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan politik UNISMA, saat dikonfirmasi, Rabu (21/10/2020).

Adi mengatakan, jika benar lokasi wisata Kuliner yang ada di Jalan A Yani, mengambil areal Hutan Kota. Maka itu menyalahi peraturan. Harusnya, kata dia, hal itu tidak terjadi, sekalipun dimanfaatkan, harus didesign sedemikian rupa tanpa mengurangi fungsi RTH sebagai paru lingkungan perkotaan.

Diakuinya, kebijakan RTH 30 persen, masih dianggap remeh oleh pemerintah daerah. Hal tersebut karena dampaknya tidak terjadi sekarang, tapi sepuluh tahun kemudian.

“Sepertinya banyak yang tak peduli tentang kebijakan RTH 30 persen. Nanti terasa jika Kota Bekasi tidak mampu menghadapi perubahan iklim. Seperti sekarang soal La Nina salah disebabkan karena daya dukung lingkungan sudah tidak memadai,” ungkap Adi.

Diakuinya, Kota Bekasi belum memiliki tempat berkumpul yang nyaman seperti Jakarta ada Monas, atau pun di Bandung yang disediakan pemerintah. Di Kota Bekasi adanya pihak swasta swasta, yakni Summerecon.

“Kalau wisata kuliner itu memakan hutan Kota tentu menyalahi. Padahal dulu konsepnya, areal Gor Chandra Baga yang kosong akan dijadikan working atau tempat kerja bersama,” tukasnya.

Hal senada dikatakan Ketua Umum DPP Koalisi Kawal Indonesia Lestari (KAWALI), Puput TD Putra, bahwa Pemerintah Kota Bekasi kurang peka terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Menyoal wisata kuliner yang menyaplok sebagian hutan kota, Puput mendesak Pemerintah Kota Bekasi merelokasi ke tempat yang strategis.

“Ya di Evaluasi saja, relokasi (wiskul) ke tempat yang tidak mengangu RTH. Kan jelas Kota Bekasi RTH kurang dan belum mencapai 30%,” pungkasnya. (ton)

 

 

Pos terkait