Pengamat Lingkungan : Alih Fungsikan RTH Bisa Dipidana Penjara

  • Whatsapp

Bekasi – Pengamat Lingkungan Hidup Imam Kobul Mohammad Yahya mengatakan tidak boleh mendirikan bangunan di ruang terbuka hijau (RTH).

Hal itu dikatakan Iman Kobul Mohamad Yahya menanggapi perihal polemik areal hutan kota yang ditata dan dikelola jadi wisata kuliner yang diklaim pengelola bukan ruang terbuka hijau (RTH).

Bacaan Lainnya

Imam merujuk Undang-Undang Tata Ruang Nimor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Pasal 69 ayat 1 disebutkan sanksi pidana bagi orang yang tidak mentaati rencana tentang penataan tata ruang.

Imam menyebut yang termasuk RTH itu meliputi hutan kota, sempadan sungai, sempadan jalan. Sementara, RTH kawasan perlindungan setempat berupa, sempadan sungai, RTH sempadan pantai, dan RTH pengamanan sumber air baku/mata air.

Menurutnya tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.

Imam yang juga Direktur Sosial dan Pendidikan LSM Sapulidi itu menegaskan apapun alasannya hutan kota tidak dapat diubah fungsinya menjadi kawasan komersil.

“Jadi RTH itu haram ada bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi perlindungan lingkungan. Karena RTH itu berfungsi untuk kawasan konservasi dan paru-paru Kota, jadi tidak boleh ada bangunan apapun di RTH.”kata Imam melalui pesannya Jumat, (23/10/2020).

“Jadi tidak ada satupun RTH berfungsi sebagai kuliner, tidak ada yang membuat atau mengubah RTH menjadi kuliner itu ngaco. Jadi harus belajar dulu UU tata ruang.” sindir Imam.

Apalagi lanjut dia, di UU itu dipersyaratkan Kota Bekasi wajib menyediakan 30% RTH, namun nytanya saat ini hanya15%, masuk RTH. Lebih parahnya lagi RTH itu menjadi lahan bisnis.

“Jadi enggak benar itu, kalau mau jualan, ya dipasar saja dan bukan di RTH” cetusnya.

Untuk itu, ia pun menegaskan Pemkot Bekasi tetap menegakkan aturan dan bukan mencari celah untuk memanfaatkan RTH untuk tujuan komersial.

“Saya mengharapkan Pemkot Bekasi mencabut izinnya, kasihan Bekasi kalau kawasan yang sedikit itu masih mau dipaksakan dibuat kawasan wisata kuliner.”tutupnya. (ton)

Pos terkait