Soal Dirut PDAM TB, Komisi 1: Rekomondasikan Upaya Hukum

  • Whatsapp
Foto. Abdul Rozak (kanan)

Bekasi – Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi Abdul Rozak menilai pengangkatan pejabat publik termasuk pimpinan Dirut PDAM TB harus disepakti oleh kedua pemerintah daerah.

Hal itu dikatakannya terkait polemik pengangkatan Usep Rahman menjadi Direktur Utama (Dirutl) PDAM Tirta Bhagasasi Kabupaten Bekasi.

Bacaan Lainnya

“Kami sangat menyayangkan pengangkatan Dirut secara sepihak oleh Pemkab Bekasi tanpa melibatkan Pemkot Bekasi,” kata Rozak usai rapat terkait akusisi dan pengangkatan Dirut PDAM TB diruang Komisi pada Kamis (24/9/2020).

Terkait itu, Politisi asal Partai Demokrat ini akan rekomondasikan kepada Pemkot Bekasi untuk dilakukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Dari hasil pertemuan kami tadi dengan Pemkot kalau emang tidak ada titik temunya, maka kami akan rekomondasikan untuk dilakukan upaya hulum ke PTUN. Itu opsi pertama.” ucap dia.

Kemudian lanjut dia, untuk opsi lainnya, pihaknya juga berencana akan membentuk panitia khusus (Pansus) terkait persoalan PDAM TB tersebut.

Disinggung tak hadirnya Dirut, ia pun mengaku tidak merasa kecewa karena pihaknya belum mengakui Usep Rahman Salim sebagai Direktur Utama PDAM TB Kabupaten Bekasi.

“Pemilihan Dirut itu harus disepakati oleh kedua pemerintah daerah,” tuturnya.

Walau begitu, ia berharap ada komunikasi yang baik antar Pemkot Bekasi dan Pemkab Bekasi terkait persoalan akusisi dan pengangkatan Dirut PDAM TB,

Namun demikian, kalau tidak ada titik temu sesuai mekanisme hukum yang mengacu pada perjanjian kerjasama Tahun 2002, ada beberapa point yang dilanggar.

“Salah satunya di Pasal 12 Tahun 2002 yang isinya pengangkatan itu harus kedua belah pihak. Sementara pengangkatan itu dilakukan sepihak oleh Bupati Bekasi.” ucapnya. (ton).

Pos terkait