Tanpa Izin, Ruko Pasar Kranji Baru Diminta Dihentkan

  • Whatsapp

Bekasi – Lembaga Swadaya Masyarakat  Solidaritas Masyarakat Bekasi (LSM Somasi) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Bekasi.

Mereka menuntut agar pemerintah Kota Bekasi membongkar bangunan ruko di Pasar Kranji yang dibangun tanpa izin.mendirikan bangunan (IMB)

Bacaan Lainnya

Ketua LSM Somasi Budy A dalam orasinya mengatakan bangunan dua lantai yang rencananya sebagai Tempat Penampungan Sementara (TPS) bagi pedagang malah dibuat permanen.

“Pembodohan itu namanya, bahwasanya jika benar itu akan dijadikan TPS suruh pihak ketiga buat penyataan di atas materei. Artinya ketika memang itu mau digunakan untuk TPS ketika sudah selesai maka tempat tersebut harus dibongkar,” jelas Budy.

Menurutnya, pihak ketiga dalam hal ini PT ABB, sebagai pengembang pemenang tender proyek revitalisasi Pasar Kranji Baru dengan nilai Rp 145 miliar tidak mengindahkan Surat Peringatan (SP 1) dari pemerintah untuk menghentikan pembangunan.

“Itu puluhan ruko sedang dibangun dan masih ada aktifitas artinya mereka tidak mendengarkan apa yang menjadi keputusan pemerintah kota Bekasi dalam hal ini Dinas Tata Ruang yang sudah memberikan SP 1 kepada mereka,” ucap Budy saat audiensi dengan jajaran Disdagperin di Kantor Pemkot Bekasi, Rabu (29/7/2020).

Budy menilai Dinas Perdagangan dan Perindustian (Disdagperin) Kota Bekasi terkesan tutup mata alis membiarkan masalah tersebut terjadi.

Karenanya ia meminta kepada pemerintah agar proses pembangunan ruko dihentikan dan dibongkar.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Kariman saat turun menemui massa pengunjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Bekasi, Rabu (29/7/2020).

Menanggapi desakan tersebut, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustian Kota Bekasi Kariman menyebutkan akan segera. melayangkan SP 2 kepada pihak pengembang. Sedangkan untuk izin dan pembongkaran adalah urusan Dinas Tata Ruang (Distaru).

“Lagi proses oleh Distaru,” imbuhnya.

Ia menilai apa yang disampaikan oleh LSM Somasi adalah sebagai bentuk koreksi untuk perbaikan ke depannya.

LSM SOMASI akan menunggu respon dari Distaru dan jika tidak ditindaklanjuti maka akan ada aksi berikutnya ke pemerintah pusat. (ton)

Pos terkait