Komisi II Akan Panggil DBMSDA Terkait 11 Proyek yang Sedang di Audit Inspektorat

  • Whatsapp
Arif Rahman Hakim

Bekasi – Komisi III DPRD Kota BekasiArif Rahman Hakim akan memanggil Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) guna meminta penjelasan terkait 11 proyek yang saat ini sedang di audit oleh Inspektorat.

“Nanti kita akan panggil DBMSDA untuk menjelaskan hal tersebut, dan akan kita minta data 11 proyek itu” ujar Arif di ruang kejanya. Senin (6/7/20).

Bacaan Lainnya

Bahkan kata dia, pihaknya akan mengagendakan untuk melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke lokasi 11 proyek yang sedang di audit oleh inspektorat.”Nanti kita akan agendakan sidak,” katanya.

Lanjut Arif, apalagi terkait dengan pembangunan Polder kita sudah mengalami banjir yang begitu dahsyat jangan sampai dimain-mainkan, supaya hasilnya kedepan lebih baik.

“Jangan sampai di main-mainkan, kita akan cek lokasi langsung dan akan kita panggil kontraktor, kita akan cari tau sampai detail dan kita akan minta dokumen lelangnya dan publis semua ke masyarakat,” kata Arif

Anggota Dewan ini juga memberikan suport terhadap penegak hukum yang sedang menangani 11 proyek tersebut. “Kami suport terhadap kejaksaan atau penegak hukum lainnya dalam melakukan pembenaran kegiatan tersebut,” pungkasnya.

Apalagi, Pemerintah Kota Bekasi sudah menyerahkan LKPJ kepada DPRD beberapa waktu lalu. Mestinya menurut dia, sebelum LKPJ itu diserahkan, auditnya sudah selesai dilakukan dan kemudian diserahkan ke DPRD sebagai bahan laporan.

“Kalau ada kejanggalan dalam 11 proyek tersebut, kejaksaan harus segera melakukan pemeriksaan kejanggalan proyek tersebut,” sebut dia.

Sebelumnya, Iraban III Inspektorat Kota Bekasi Narlisman mengungkapkan pihaknya sedang melakukan audit khusus terhadap 11 proyek yang ada di Kota Bekasi. Ini diungkap Narlisman, Kamis (2/7/2020).

Dijelaskannya, terkait aduan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 12 tahun 2017, dimana setiap pengaduan yang disampaikan masyarakat baik orang, perorang maupun Badan yang disampaikan ke aparat penegak hukum (APH) atau Ispektorat Kota Bekasi harus ditindak lanjuti.

“Artinya pengaduan yang disampaikan oleh kejaksaan itu disampaikan kepada Apip untuk ditindak lanjuti,” ungkap Narlisman.

Dikatakanya terkait apa yang disampaikan kejaksaan terhadap Inspektorat sedang dalam proses. Prosesnya ada pengaduan yang disampaikan, bersurat dari kejaksaan kepada Inspektorat dan setelah itu pihaknya membentuk tim untuk melakukan audit tujuan tertentu.

”SP (Surat Perintah-red) melakukan audit tujuan tertentu atas surat Kajari nomor 1 tanggal 7 April dengan tindak lanjut laporan pengaduan tindak pidana korupsi pada DBMSDA Kota Bekasi,” katanya.

Pada saat ini kata Narlisman, pihaknya sudah melakukan pengumpulan data, sudah diundang dan diminta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan laporan. Hal ini kata dia, untuk meyakinkan dan memastikan laporan kebenaranya.

”Nah itu kita harus uji materil dan kita lakukan des audit dan pos audit maksudnya mengecek lapangan, dokumen dengan kaitan lelangnya seperti apa,” ucap dia. (ton).

Pos terkait