Disdukcapil Kota Bekasi Terapkan Pelayanan Kepengurusan Dokumen dengan Aplikasi e-Open

  • Whatsapp

Bekasi – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Bekasi  kini menyediakan layanan kepengurusan dokumen melalui aplikasi e-Open.

Kepala Dinas Dukcapil Kota Bekasi Taufiq R. Hidayat, menyampaikan, hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus Corona atau Covid-19 dalam pelayanan administrasi kependudukan dan dokumen lainnya pada Dinas Dukcapil.

Bacaan Lainnya

“Dalam rangka menyikapi serta memperhatikan fenomena penyebaran virus Corona khususnya di wilayah Kota Bekasi sebagai antisipasi penyebaran virus tersebut pun, maka kami menerapkan sistem pelayanan melalui aplikasi e-Open.”kata Taufiq.pada Jumat, (3/4/2020).

Menurut Kadis itu pun, pelayanan melalui aplikasi e-Open ini akan membantu dan mempermudah pada pelayanan publik. Sehingga layanan kepengurusan dokumen akan dapat terus terlayani.

“Walau saat ini kami sudah buka aplikasi e-Open, kami juga buka kantor setiap harinya hanya melayani proses validasi data kependudukan untuk keperluan BPJS, selain itu kami juga masih tetap membuka melalui whatsapp petugas pamor. Dan “ucap Taufig.

“Dan bagi masyarakat yang ingin mengurus dokumen kependudukannya atau dokumen lainnya bisa dapat langsung menggunakan aplikasi ini,”terang dia.

Lanjutnya ia menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan mekanisme jenis-jenis  palayanan untuk kepengurusan dokumen melaui aplikasi e-Open di 56 kelurahan di Kota Bekasi diantaranya,

1. Kartu Keluarga (KK).

2. E-KTP.

3. Akte Kalahiran.

4. Akte Kematian.

5. Kartu Identitas Anak (KIA).

6. Perekaman E-KTP.

7. Kedatangan Penduduk.

8. Kepindahan Penduduk.

Sedangkan untuk jenis jenis pengurusan administrasi kependudukan di Mall Pelayanan Publik dan Gerai Pelayanan Publik (GPP) dengan menggunakan aplikasi e-Open ini sebagai berikut:

1. Percetakan E-KTP hilang ata rusak.

2. Penerbitan kartu Keluarga yang rusak atau hilang

3. Pencetakan E-KTP dengan status perubahan dan karena pindah datang ke Provinsi Jawa Barat.

4.. Penerbitan akta kelahiran terlambat (60.hari).

5. SKPWNI keluar Provinsi Jawa Barat

6. SKDWNI dari luar Provinsi Jawa Barat.

Adapun mekanisme administrasi pelayanan Kependudukan Kependudukan untuk jenis pelayanan kependudukan di 56 kelurahan, MPP dan GPP yang menggunakan aplikasi e-Open yakni

1. Warga menyampaikan permohonan dan persyaratan melalui WA ke petugas Pamor selaku admin kelurahan (Data WA terlampi).

2. petugas Pamor menginput permohonan pada aplikasi e-Open kepada penyedia kecamatan.

3. Apabila persyaratan sudah lengkap, maka diverifikasi dan diapprove oleh penyedia kecamatan dan selanjutnya di cetak sesuai jenis layanan.

4. Setiap 2 hari sekali, penyedia kecamatan maupun MPP dan GPP mendistribusikan produk layanan kependudukan ke masing-masing petugas pamor RW di 56 kelurahan dengan terlebih dahulu diumumkan melalui WA (data WA penyedia terlampir).

5. Petugas RW mendistribusikan produk pelayanan administrasi kependudukan kepada warga masyarakat. (ton) 

Pos terkait