Saat Sidak, Komisi I Tuding Pelayanan Disdukcapil Bobrok, Ini Tanggapan Kadis

  • Whatsapp

Bekasi – Komisi I DPRD Kota Bekasi melakukan inspeksi mendadak pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi. Sejumlah masyarakat pun mengeluh, tentang pelayanan administrasi kependudukan yang dinilai berantakan.

Hal ini terbukti, ketika rombongan anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi menanyakan kepada salah satu warga yang sedang mengantri untuk mengurus dokumen kependudukan tentang pelayanan yang tersedia di Disdukcapil.

Bacaan Lainnya

“Saya mau ngurus BPJS untuk anak saya yang sedang dirawat saat ini, tapi pihak BPJS bilang NIK anak saya di Kartu Keluarga tidak terdaftar, padahal ini sedang butuh banget,” kata salah satu warga yang mengaku tinggal di wilayah Kecamatan Jatiasih.

Sementara salah satu warga di wilayah Bekasi Utara yang juga melakukan kepengurusan kependudukan di kantor Disdukcapil Kota Bekasi, juga menanyakan e-ktp yang belum jadi selama dua tahun.

“Waktu itu kan katanya disuruh nunggu di rumah, nah cuma sampai sekarang engga jadi-jadi dari tahun 2018. Tadinya mau ngurus di Kecamatan, tapi disana tutup dan diarahkan kesini.” keluhnya.

Dalam sidak, Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Abdul Rojak sempat berang kepada petugas yang tidak sigap menunggu di depan pintu masuk. Pasalnya, warga mengantri penuh tanpa ada pembatas di tengah merebaknya Corona Virus Disease (COVID-19).

“Coba lihat itu, mana ini petugas? Ini warga dibiarkan ramai di depan tapi tidak ada batasan jaga jarak satu sama lain. Pemerintah sudah jelas mengeluarkan surat ederan pencegahan penyebaran Covid-19, tapi ini tidak ada langkah-langkah proteksi,” cetusnya.

Politisi Partai Demokrat ini, menyayangkan kondisi yang terjadi di Disdukcapil Kota Bekasi, yang tidak mengindahkan peraturan pencegahan penyebaran Covid-19 dari Wali Kota Bekasi.

“Tadi temen-temen bisa lihat sendiri, bagaimana kondisi disana, terjadinya penumpukan orang yang melakukan pembuatan administrasi kependudukan. Tidak ada petugas yang mengarahkan, sehingga orang bejubel di depan. Saya sangat prihatin dan kami Komisi I DPRD Kota Bekasi akan merekomendasikan untuk mencopot Kepala Dinas Dukcapil Kota Bekasi. Ini sangat bobrok,” pungkasnya.

Sidak dilanjutkan ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang berjarak hanya sekitar 100 meter dari kantor Disdukcapil Kota Bekasi.

Terpisah, Kepala Dinas Pencatatan Sipil (Duscapil) Kota Bekasi Taufik Rahman menjelaskan bahwa, surat keterangan (Suket) yang terhitung sampai 31 Desember 2019.lalu totalnya sekitar 106 ribu dan sampai 17 Febuari, suket tersebut sudah dicetak semuanya.

Bahkan Kota Bekasi kata dia sudah menyerahkannya langsung kepada semua camat untuk mendistribusikan suket tersebut ke warga.

“Cuman memang saat ini banyak yang mungkin belum terdistribusikan karena kendalanya bulan-bulan ini masih terkendala covid-19. Jadi kalau ada warga yang masih pegang suket langsung aja datang ke kecamatan. dokumennya semua ada disana. Tinggal tukarnya aja.”kata Taufiq. Rabu, (17/3/2020).

Saat ini lanjut Taufiq, setiap minggu tidak kurang ada sekitar 100 blanko tersedia di setiap kecamatan, jadi tidak perlu khwatir lagi.”Kalau KIA, kita mau menyelesaikannya sekarang karena sampai Desember 2020 ini, saat ini ada 50 ribu anak di Kota Bekasi yang akan kita berikan,”tutur Taufiq.

Soal rekomondasi pencopotan dirinya oleh komisi 1 DPRD, Taufiq menyerahkan semua ke atasan (Wali Kota).”Itu saya serahkan ke atasan, “pungkasnya. (ton) 

Pos terkait