Proyek Penanggulangan Banjir Program Wali Kota Bekasi Dikritik LSM

  • Whatsapp

Bekasi – Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Pemantau Kinerja Aparatur Negara – RI menilai bahwa proyek penanggulan banjir atau akrab disebut Folder ternyata banyak memiliki kejanggalan.

Hal itu diungkap Ketua Umum LSM PEKAN – RI Untung Tampubolon dalam keterangan resminya kepada awak media Kamis, (13/2/2020).

Bacaan Lainnya

Untung yang didampingi Ketua Umum PKAP-RI T. U Silaen menjabarkan bahwa proyek pembangunan folder dan bangunan Taman Harapan Baru senilai Rp4,128,071,681 TA 2019 oleh PT Raya Nurabadi disinyalir tidak sesuai bestek (gambar) maupun speksifikasi material yang diisyaratkan dalam kerangka acuan kerja (KAK).

“Yang kami kritisi dari pekerjaan proyek folder itu adalah karena pengerjaannya disinyalir tak sesuai bestek maupun speksifikasi dalam KAK,”ungkapnya.

Bahkan, Untung berani mengungkap, selain hasil pekerjaannya yang tak sesuai harapan, proses lelang oleh Dinas Bina Marga dan sumber Daya Air Kota Bekasi yang memenangkan PT Raya Jaya Nurabadi ini juga diragukan.

Soalnya, pada pelaksanaan proses lelang terindikasi kuat tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa bahkan ada indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di dalamnya.

Indikasi itu yakni, tidak ditemukan adanya pengadaan jasa konsultan DED dalam kegiatan tersebut baik di anggaran 2018 maupun anggaran 2019 di LPSE.”Jadi dapat dikatakan kegiatan jasa kontruksi ini gagal demi hukum,”tegas Untung.

Untung menjelaskan lebih lanjut, dalam RUP DBMSDA Kota Bekasi tahun anggaran 2019 ditemukan ada mata anggaran konsultan supervisi sebesar Rp45 juta atas nama kegiatan tersebut dan hal ini tidak sebanding dengan nilai kegiatan fisik yang akan diawasi.

“Yang jadi pertanyaanya, parameter apa yang digunakan DBMSDA dalam menentukan nilai jasa konsultan supervisi.”tanya Untung.

Sementara, pihak DBMSDA Kota Bekasi melalui surat klarifikasinya dengan nomor 485/01/DBMSDA.SDA tertanggal 31 Januari 2020 yang diterima PEKAN RI menyampaikan bahwa pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan sesuai tahapan prosedur dan ketentuan.

“Adapun terkait pelaksanaan pekerjaan dimaksud, sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam bentuk kontrak dan perubahannya,”kata Untung mengutip pernyataan Sekretaris DBMSDA Kota Bekasi Muhamad Solikhin dalam surat klarifikasinya tanpa memberikan penjelasan lebih rinci. (ton) 

Pos terkait