Pembangunan SDN Margahayu XIII Senilai Rp 2,3 Miliar Tak Rampung, DPKPP Bekasi: Kontraktor Wanprestasi

  • Whatsapp

Bekasi – Pembangunan rehabilitasi total gedung SDN Margahayu XIII yang berlokasi di Komplek Perumahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur oleh CV. Satria Pratama belum rampung 100 persen dikerjakan.

Gedung baru SDN Margahayu XIII dibangun menelan biaya APBD tahun 2019 sebesar Rp.2.324.845.000,00 dan dijadwalkan selesai pada tanggal 23 Desember 2019. Namun pada kenyataanya, hingga awal bulan Februari 2020 pekerjaan pembangunan itu tak kunjung selesai. Akibatnya, gedung sekolah baru dua lantai dengan 10 lokal kelas tidak bisa digunakan oleh murid-murid SDN Margahayu XIII.

Bacaan Lainnya

Riki yang mengaku mandor bangunan pada proyek tersebut menuturkan bahwa sudah hampir 2 bulan ini terhitung sejak bulan Desember 2019 hingga Januari 2020, ia dan ke 50 pekerja bangunan lainnya tidak menerima upah kerja.

“Dari awal bulan Desember. Sebetulnya dari Pemda sudah cair tidak ada masalah, cuma kita masalahnya dari Pemda tidak ada kerjasama ke kita, sedangkan proyek terakhir kita kerjain pakai uang pribadi sendiri. Kontraktornya saja yang nakal,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Bangunan Gedung Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kota Bekasi, Amran mengatakan, sebenarnya kontrak dengan CV. Satria Pratama sudah habis pada bulan Desember 2019. Mengingat bangunan itu sangat dibutuhkan makanya diberikan kesempatan perpanjangan waktu hingga 50 hari.

“Tapi kita beri kesempatan juga kontraktornya tetap bandel, tidak diselesaikan. Dalam arti wanprestasi. Ya sudah, kita putus kontrak. Risikonya pemerintah, dan sekolah tidak dapat menikmati hasilnya, kontraktornya kita blacklist, kita denda,”ujarnya saat dihubungi, Senin (03/02/2020).

Menurut Amran, lantaran sudah dianggap melakukan wanprestasi, maka CV. Satria Pratama terkena denda dan jaminan pelaksanaan tidak dapat dicairkan. Kendati begitu, ia mengakui bahwa Pemkot Bekasi juga mengalami kerugian akibat hal tersebut.

“Pemerintah juga rugi karena bangunan sekolahan itu tidak bisa kita optimalkan. Harusnya dari kemaren (Desember) tidak selesai udah mau saya putus, tapi mengingat, menimbang berdasarkan itko juga kita diskusi dengan inspektorat, tadinya mereka (kontraktor) punya itikad untuk menyelesaikan, tapi kemarinya wanprestasi ya diputus kontrak,”ungkapnya.

Dia mengungkapkan, selama ini CV. Satria Pratama belum menerima pembayaran penuh dari Disperkimtan, dan kalaupun diperpanjang kontraknya, pembayaran baru akan dilakukan nanti di perubahan anggaran.

“Belum 100 % dia dibayar. Sesuai yang dia kerjakan saja yang sudah terbayar. Baru 70% yang dibayar, tapi dia punya 5 % jaminan pelaksanaan, pasti akan rugi. Berarti yang akan dia terima hanya 65 %, bangunan yang dikerjakan sudah 70% .Di lapangan kemaren yang dia kerjain lagi mungkin sudah lebih, tapi tetap kita tidak mau bayar,”tandasnya.(ton)

Pos terkait