Tuntut Janji Politik, Pandawa Goyang Bupati Bekasi

  • Whatsapp

Bekasi – Sejumlah massa yang mengatasnamakan Pergerakan Anak Muda dan Warga Bekasi (Pandawa) gelar unjuk rasa di depan Gerbang Plaza Pemerintah Kabupaten Bekasi, Senin (30/12/2019)

Koordinator Aksi Jaelani Norseha mengatakan aksi unjuk rasa ini untuk menuntut realisasikan janji politik yakni Bekasi Bersinar yang sudah di Perdakan dalam Bentuk Rancangan Pembangunan Jangka Manengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.

Bacaan Lainnya

“Janji Politik Bekasi Bersinar yang harus ditunaikan dan di tuntaskan, apalagi Bekasi Bersinar tidak hanya semboyan saja tetapi juga sudah di jadikan Perda berbentuk RPJMD sampai 2022 nanti,”ucapnya dalam rilis yang diterima teropongindonesia.com.

Dia menilai Bupati Bekasi telah mengingkari janji politik karena dengan mudahnya mengganti Bekasi Bersinar menjadi Bekasi Baru Bekasi Bersih padahal sampail saat ini RPJMD merupakan masih Bekasi Bersinar.

“Kami menilai hal tersebut telah mengingkari janji politik, dengan meninggalkan dan menanggalkan Bekasi Bersinar dengan mengganti Bekasi Baru Bekasi Bersinar,” ungkapnya.

Di tempat berbeda Korlap Abudin menyayangkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bekasi yang masih kurang dari harapan masyarakat Kabupaten Bekasi. sebab dia menyebutkan peningkatan ekonomi harus di topang dengan kualitas infrastruktur yang baik.

“Kami juga menyoroti sektor infrastruktur yang masih kurang dalam kualitas dan kuantitas. Sebab, kita sepakat bahwa pondasi perekonomian adalah infrastruktur,”

Dia juga menyebutkan gagalnya Pembangunan Pemkab Bekasi disebabkan oleh tertutupnya Pemkab dalam hal Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

“Lalu tertutupnya pemerintah juga menjadi faktor penting dalam kemunduran laju pembangunan di Kabupaten Bekasi, coba dalam hal regulasi saja mereka tertutup dimulai dari Perda, Perbub dan Keputusan Bupati,” ujarnya.

Berikut Beberapa tuntutan yang di sampaikan para pengunjuk rasa :

1. Sosialisasikan, Tunaikan dan Tuntaskan Visi Bekasi Bersinar.

2. Reformasi Birokrasi (Isi seluruh kekosongan jabatan).

3. Keterbukaan Informasi Publik (Publikasi Perda, Perbub, Kepbup).

4. Bupati dapat memberantas mavia proyek yang memonopoli proyek infrastruktur di Kabupaten Bekasi.

5. Evaluasi dan Punishment SKPD yang penyerapan APBDnya rendah

6. Meminta ketegasan Bupati Terhadap ASN yang melakukan pungutan liar

7. Meminta kepada DPRD agar bubarkan Panlih Wabup karena gagal dan di duga syarat kepentingan calon tertentu.

8. Segera menyelesaikan kasus persengketaan lahan di Kabupaten Bekasi (Kampung Pilar).

(ton) 

Pos terkait