Moeldoko Panggil Rahmat Effendi Khusus Bahas Kartu Sehat Bekasi

  • Whatsapp

Jakarta – Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi bertemu dengan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko di Istana.

Pria yang akrab disapa Pepen itu dipanggil secara khusus oleh Moeldoko untuk membahas soal program Kartu Sehat Bekasi, yang sempat menjadi polemik karena isu penghentian layanan.

Bacaan Lainnya

“Bapak Wali Kota Bekasi hari ini dipanggil secara khusus oleh Sekretariat Negara Bapak Moeldoko dalam rangka memperjuangkan pelaksanaan keberadaan kartu sehat bagi masyarakat Kota Bekasi,” ujar Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto di Masjid Al-Barkah, Jalan Veteran, Kota Bekasi, Kamis (26/12/2019).

Sementara Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi membenarkan pemanggilan dirinya oleh Muldoko ke istana.”Ya, Pertemuan itu membahas kelanjutan program KS-NIK yang menjadi polemik karena isu penghentian Layanan Kesehatan Masyarakat berbasis NIK.” kata dia di Pondopo Kamis, (27/12/2019).

Jelasnya, program KS yang menjadi polemik merupakan program unggulan untuk warga Kota Bekasi disiapkan oleh APBD pemkot Bekasi.”Kita masih memperjuangkan agar operasi program Kartu Sehat dapat berjalan tahun 2020 secara legal di mata hukum. “pungkasnya.

Ia juga berharap tahun 2020 kota Bekasi diberikan kewenangan untuk mengelola kesehatan sendiri, dan jika diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat maka Pemerintah Kota Bekasi dapat membangun rumah sakit tipe D lagi  sebanyak 3 rumah sakit dengan anggaran APBD Pemkot Bekasi.

“Kami akan terus berjuang untuk  program layanan kesehatan Masyarakat Berbasis NIK di Tahun 2020, semoga hasil rapat menteri nanti bisa memuaskan hasilnya, dan kami dapat dukungan untuk melanjutkan program kesehatan tersebut.”ucapnya.

Sebelumnya, beredar foto surat edaran mengenai pemberhentian layanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) berupa Kartu Sehat (KS) bagi warga Bekasi per Januari 2020. Hal itu disebutkan karena fungsi dan peran Kartu Sehat dengan Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesnas) berupa BPJS Kesehatan serupa.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi telah menanggapi informasi yang beredar itu. Ia memastikan Kartu Sehat tetap beroperasi tahun depan.

Namun Pepen menyebut pelayanan Kartu Sehat terpaksa dihentikan sementara bagi warga yang telah memiliki BPJS Kesehatan. Hal itu sebagai upaya agar tidak terjadi double cost sesuai saran dari KPK.

Pemberhentian pelayanan KS bagi pemegang kartu BPJS Kesehatan berlaku per Januari 2020 hingga Pemkot Bekasi menemukan formulasi yang baru untuk menggantikan skema Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Sebab, sistem ini harus diintegrasikan ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018. Diharapkan skema baru ini dapat saling melengkapi dan tidak terjadi tumpang-tindih antara BPJS Kesehatan dan KS. (ton)

Pos terkait