Konsultasi Penyelesaian KS-NIK, DPRD Kota Bekasi Sambangi KPK

  • Whatsapp

Bekasi – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Bekasi Choiruman J. Putro melakukan kunjungan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). pada Kamis (19/12/2019).

Choiruman mengatakan, kunjungan tersebut hanya sebatas konsultasi supervisi terkait tentang pencegahan KKN dan penyelesaian KS-NIK pada Januari 2020.

Bacaan Lainnya

“Hasilnya, kita mendapat pemahaman tentang ruang lingkup tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) yang memang diketahui menjadi mitra pemerintah daerah,” kata Choiruman di Bekasi

Selama ini menurut dia, tim Kopsurgah hanya bermitra kepada pemerintah daerah karena dulu sejak 2016 lalu, tim Korsupgah qpernah dijadikan mitra bersama 27 kepala daerah. Bahkan hingga sekarang ternyata baru berorientasi hanya kepada kepala daerah saja.

“Nah, kemarin waktu bertemu, kita tanyakan, apakah tim Korsupgah KPK ini hanya bermitra pada kepala daerah saja??, namun dijelaskan oleh KPK bahwa sekarang formatnya tidak demikian sehingga penjelasan KPK tidak simetris. Artinya, ada beda pandangan antara legislatif (DPRD) dengan ekesekutif (Wali Kota).” ia menjelaskan.

Hal ini terang dia, untuk memberikan kepastian bahwa apa yang disampaikan oleh eksektutif apakah benar itu pernyataan dari KPK atau bukan.

“Tadi waktu konsultasi ke KPK sudah disepakati bahwa kedepannya, pada setiap kunjungan dipastikan dihadiri oleh kepala daerah dan DPRD sehingga penjelasan Korsupgah akan simetris bagi kedua belah pihak,” sambung dia.

Pihaknya mendukung segala upaya pencegahan terhadap terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). maka itu kata dia DPRD akan melangkah lebih jauh dan tidak sembarangan semata – mata fakta integritas.

“Nanti, kita akan susun semacam Roadmap pembangunan budaya integritas yang pada akhirnya akan mempermudah dalam pencegahan KKN tersebut.”ujar Politisi Partai PKS itu

Lebih lanjut ia katakan, kaitan dengan Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK), pihaknya juga sempat menanyakan terkait jawaban KPK, apakah surat tembusan tersebut ditujukan ke DPRD, namun secara tegas KPK menyarankan agar kepala daerah segera mengintergrasikan dengan JKN atau BPJS.

“Nah, kita pertanyakan apakah itu bermakna ekesekutif bisa membuat sistim yang mandiri, tak integrasi yang penting merupakan kelosuplementary dan tidak timpang tindih.  Ini problem utamanya. justru kita melihat adanya pola dan mekanisme baru yang mau dibuat oleh eksektutif tapi tak bisa Integrasi.” terang Choiruman.

Secara substansi jelas Choiruman eksektutif  harusnya tidak mematuhi Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 82 tahun 2014 begitu juga dengan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019.

“Pertanyaannya, kita belum tau nih seperti apa mekanisme yang disebutkan oleh eksekutif  “timpang tindih” tapi tidak integrasi karena kita tidak melihat untuk integrasi tersebut. dan ini yang masih didalami oleh KPK. Bahkan KPK menyarankan pihaknya (DPRD) untuk menanyakan lebih lanjut pola yang disebut KPK tersebut.”ujar dia.

Tidak hanya itu akuinya, KPK juga mengatakan tidah ada masalah apabila DPRD ingin melakukan audit Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan tersebut.

“Baik itu kaitan dengan kepatuhan, anggaran maupun sistim atau perangkat yang disiapkan apakah sudah berjalan dengan baik. Dan itu untuk memastikan ada tidaknya penyimpangan terhadap keuangan negara. dan itu (audit) semuanya bisa dilakukan. Ini yang menjadi masukan bagi kami di dewan.” ucap dia.

KPK sebut dia, juga mendorong pihaknya untuk tetap melakukan audit terhadap Kartu Sehat tersebut. “Kita juga diminta oleh KPK untuk tidak segan – segan lakukan audit guna memastikan ada tidaknya penyimpangan keuangan negara.”tandasnya (ton)

Pos terkait