ARB Siap Dukung Program Wali Kota Terkait Layanan Jamkesda KS-NIK

  • Whatsapp

Bekasi – Aliansi Rakyat Bekasi (ARB) mendukung penuh usaha Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mengajukan Judicial Review yang dianggap bertentangan dengan program Kartu Sehat Berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS NIK) Kota Bekasi, Jawa Barat.

Menurut Ketua Umum ARB Machfudin Latif, Amd ARB selalu mendukung gerakan atau usaha yang menyangkut kepentingan masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu seperti tunjangan kesehatan yang saat ini menjadi polemik di Kota Bekasi.

“Saat ini, KS NIK Kota Bekasi distop mulai 1 Januari 2020 melalui surat edaran Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang belakangan selalu dikritisi bahwa program perlindungan kesehatan masyarakat Kota Bekasi itu, bertentangan dengan UU atau aturan yang ada,” ucap Latif sapaan akrabnya, Senin (9/12/2019).

Sehingga demikian, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi selaku Kepala Daerah sekaligus sebagai pemrakarsa program KS NIK Kota Bekasi telah membentuk Tim Advokasi Patriot (Tim Hukum) untuk menempuh upaya hukum melalui Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

“Inikan upaya luar biasa demi memperjuangkan warganya untuk mendapatkan kesehatan secara gratis sebagai bagian dari tanggung jawab negara sesuai amanat UU 1945 Pasal 34 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak,” jelas pria asli Bekasi tersebut.

Kata Latif, mendapatkan jaminan kesehatan menjadi faktor yang sangat penting ditengah beratnya perekonomian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari diluar kebutuhan sandang, pangan dan pendidikan yang pendapatan sebagian besar masyarakat Kota Bekasi khususnya sudah tidak sesuai dengan pendapatan.

“Keberadaan KS NIK sebagai program Pemkot Bekasi yang mengratiskan jaminan kesehatan masyarakatnya merupakan hal yang luar biasa. Untuk itu, kami ARB mendukung penuh perjuangan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi untuk warganya,” tegasnya.

Menurutnya Judicial Review terhadap UU No. 24 Tahun 2011 tenggang BPJS dan UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan upaya hukum melalui uji materi peraturan perundangan yang dinilai bertentangan dilembaga Peradilan.

“Dari penjelasan Wali Kota Bekasi, UU tersebut bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 12 yakni urusan pemerintahan wajib dan menjadi pelayanan dasar ada 6 poin yang menjadi prioritas,” bebernya.

Ke-6 poin yang dimaksud itu yakni, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat dan sosial. Kemudian, Perpres 82 tahun 2018 dan Perpres 75 tentang Integrasi ke BPJS serta Permendagri 33 tahun 2019 dimana semua jaminan kesehatan daerah harus diintegrasikan ke BPJS.

“Ya, semoga perjuangan Pemkot Bekasi dalam uji materi perundangan ke MK dan MA itu membuahkan hasil. Kalo kita ARB siap mendukung sepenuhnya perjuangan Pemkot Bekasi agar KS NIK ini bisa kembali dilanjutkan. Kita akan terus pantau perkembangan,” pungkasnya. (ton) 

 

Pos terkait