DPRD Akan Panggil dan Tanya Koordinator Aksi Soal Isu Pemangkasan Gaji Guru Honor

  • Whatsapp

Bekasi – Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Abdul Rozak akan memanggil koordinator aksi Guru Tenaga Kerja Kontrak (GTKK) yang menggeruduk kantor DPRD Kota Bekasi, Jumat (29/11/2019) siang.

Pemanggilan itu berkaitan dengan isu pemangkasan anggaran gaji honor guru kontrak sebesar Rp2,8 juta.

“Tadi kalau saya dengar saat audien dengan dewan bahwasanya gaji pemotongan guru kontrak yang disebut Rp2,8 juta, saya bertanya issu itu dari mana? Koordinasi aksi menyatakan dapat dari media online. Saya bertanya media online mana, namun ia tidak bisa membuktikannya,” terang pria akrab disapa Bang Jak kepada wartawan, Jumat (29/11/2019).

Dijelaskannya, dalam pembahasan RAPBD 2020, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi telah memperjuangkan gaji honor menyesuaikan dengan upah minimum (UMK) 2020 yakni sebesar Rp4,5 juta perbulan dari gaji honor sebesar Rp3,9 juta.

“Pada prinsipnya, fraksi Partai Demokrat memperjuagkan kesejahteraan kemasyarakatan, salah satunya honor guru kontrak, gaji TKK hingga RT/RW, marbot dan kader Posyandu,” ujarnya.

Dengan demikian, pihaknya pada Senin (1/12/2019) mendatang melakukan rapat dengar pendapat dengan perwakilan koordinasi aksi juga Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD).

Sementara, Koordinator aksi guru kontrak Lukmanul Hakim mengatakan, pengesahan RAPBD 2020 sebelum 30 November ini akan berimplikasi terhadap kesejahteraan guru dan TKK. Sehingga, ia bersama guru lainnya menuntut DPRD segera menggelar paripurna pengesahan RAPBD.

“Makanya kita datang kemari (DPRD) agar RAPBD segera disahkan sebelum 30 November. Karena apa, gaji kami tidak terhambat, kan harus makan keluarga kami,” kata Lukman.

Berikut lima tuntutan yang disampaikan guru kontrak yang tergabung dalam Forum Silaturahmi GTKK

1. Mendoron DPRD Kota Bekasi segera mengesahkan RAPBD Kota Bekasi.

2. Mengecam adanya indikasi wacana pemangkasan honor TKK dan GTK yang dilakukan oleh DPRD, karena hal tersebut justru satu kemunduran bagi pemerintah Kota Bekasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru dalam proses mencerdaslan anak bangsa.

3. DPRD sebagai wakil rakyat seharusnya pro rakyat buka pro terhadap partai guna mensukseskan program Kota Bekasi yang sangat mensejaterahkan TKK guru maupun honorer sebagai pelaksana pelayanan public dalam bidang pendidikan.

4. Mengecam anggota DPRD Kota Bekasi dan partai politik di Kota Bekasi yang tidak pro terhadap nasib dan kesejahteraan guru di Kota Bekasi.

5. Mendoron eksekutif dan legislatif membuat sebuah regulasi dalam peningkatan status para guru kearah PNS ataupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja secara bertahap. (ton) 

Pos terkait