Syahrizal Divonis Satu Tahun Tiga Bulan atas Pencemaran Nama Baik Wali Kota Bekasi

  • Whatsapp

Bekasi – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bekasi menjatuhkan vonis satu tahun subsider tiga bulan dan denda Rp500 juta kepada Syahrizal.

Terdakwa terbukti bersalah melakukan pencemaran nama baik Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi terkait dengan UU ITE ‘Ijasah Palsu’ yang di upload di akun facebook Tuah Abdi sekitar bulan Februari 2019.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Syahrizal dengan pidana penjara selama satu tahun subsider tiga bulan denda 500.juta,” kata Ketua Majelis Hakim, Adeng Abdul Kohar di Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Rabu (2/10/2019).

Sementara, Pengacara Wali Kota Noval Alrasyid mengatakan, terkait keputusan itu sudah dianggap adil karena subjek hukum yang menjadi korban adalah Wali Kota Bekasi selaku kepala daerah.

Kata Noval, bicara soal kehormatan Wali Kota Bekasi putusan vonis hakim dinilai itu cukup adil,” ungkapnya usai persidangan menanggapi.

“Sebenarnya itu terlepas penialian sosiologi terhadal kehormatan seorang kepala daerah. Jika kehormatan kepala daerah yang tercemar menjadi pertimbangan yang menurut hukum atau hakim adalah kehotmatan itu adalah jabatan seorang kepala daerah,” sambungnya.

Disinggung soal tudingan adanya “permainan” karena dinilai cukup ringan jika dilihat dari sangsi hukumnya maksimal 6 tahun dan /atau denda uang sebesar 1 miliar karena Syahrizal didakwa dengan UU ITE Pasal 27 Junto 45 tentang pencemaran nama baik. Namun dibantah oleh Noval Al Rasyid.

“Kasus ini kan semua sudah menjadi konsumsi publik dan diberitakan oleh media. Tidak ada itu istilah “komunikasi dan kordinasi” dalam kasus Rijal,” tegasnya.

Sementara berdasarkan pengakuan Rijal dirinya akan pikir – pikir dulu atas vonis putusan hakim tersebut dan akan didiskusikan dengan kuasa hukumnya, DR. Manotar Tampubolon, SH, MH dan Cupa Siregar,SH.

“Dalam waktu 14 hari ini saya akan pikir -pikir lagi dan berdiskusi dengan kuasa hukum untuk ajukan banding,” ucap Rijal.

Noval pun menilai jika Rijal mengambil keputusan banding itu merupakan hak  Syahrizal sebagai upaya hukumnya yang harus dihormati. (ton)

Pos terkait