Polemik Pembangunan Apartemen The MAJ dengan Warga Sekitar Soal Amdal

  • Whatsapp

Bekasi – Pihak manajemen Apartemen THE MAJ mengadakan pertemuan dengan  warga villa 200 RT 05 Kelurahan Margajaya Kecamatan Kota Bekasi bertempat di Griya Wulansari Jalan.Raya Kemakmuran 15 Bekasi Selatan untuk meminta pertanggungjawaban PT. Teguh Bina Karya selaku pengembang atas dampak dan resiko yang ditimbulkan oleh pembangunan.

Turut hadir, Kapolsek Bekasi selatan Bambang, Lurah Margajaya, Yogi Kurniawan anggota DPRD Kota Bekasi  tokoh masyarakat, Hartika, pengusaha Wulansari, Kasatpol PP, Perwakilan Kecamatan Ka Transtib Bekasi Selatan, Ketua RW, dan para Ketua RT, serta warga RW 05 Margajaya. Manajemen Apartemen THE MAJ.

Manajemen Apartemen TH MAJ Heriawan menepis jika pihaknya disebutkan tidak melakukan sosiaiasi terhadap warga.

“Semua sosialisai soal perizinan amdal dan lain sebagainya sudah kita tempuh,” kelit Heriawan Sabtu (12/10/2019) dalam pertemuan tersebut.

Namun hal itu dibantah Chrisyanto selaku perwakilan warga. Ia menyebut, selama ini, pihak pengembang tidak pernah ada adakan sosilaisasi dengan warga atas dampak dan resiko pembangunan Apartemen THE MAJ.

“Kalau emang ada sosialisasi ke warga, kami minta pihak apartemen untuk tunjukan buktinya,” kata Chrisyanto pada pertemuam tersebut.

Foto pertemuan warga dengan pihak Apartemen

Tak hanya itu, Chrisyanto juga meminta pihak pengembang untuk menunjukan bukti prosedur pengurusan izin Amdal yang diduga cacat hukum.

Mestinya menurut Chrisyanto, pihak pengembang dalam proses amdal, warga sekitar baik RT RW dan juga tokoh masyarakat paling harus dilibatkan dalam rapat ataupun penandatanganan.

“Kalau tidak ada tandatangan warga, yah proses Amdal tidak sesuai SOP bisa dikatakan cacat hukum,”tegasnya.

Kapolsek Bekasi Selatan Bambang mengatakan, pihak apartemen sudah seharusnya memiliki kekuatan hukum yang pasti dalam hal SOP atas pembangunan yang mulai berjalan.

“Soal penolakan warga, pihak pengembang harus lakukan pendekatan dan mencari solusinya. Semua itu harus ada penyelesainya.”kata Bambang.

Untuk hal ini ujar Bambang, pihaknya harus bisa menjembatani setiap persoalan yang terjadi khususnya diwilayah hukum Bekasi Selatan yang merupakan salah satu titik tumpuh program pembangunan Pemkot Bekasi sebagai titik dan icon Kota Bekasi.

Foto bersama

Dilokasi yang sama, Yogi Komisi I anggota DPRD Kota Bekasi dari Dapil Bekasi Selatan menyampaikan, seyogjaya pihak management Apartemen THE MAJ harus transparan dalam melakukan sosialisasi dengan warga masyarakat.

“Dalam hal sosialisasi apapun, mestinya pihak apartemen tidak memanggil hanya beberapa orang saja,” ucap Yogi.

Menurutnya, untuk segala proses pengurusan izin, pihak apartemen harus transparan dan terbuka dengan warga agar tidak ada timbul penolakan dari warga sekitar.

“Seandaianya, dalam mekanisme berkaitan izin pihak pengembang transparan dan terbuka, maka dalam pembangunannya tidak ada timbul gejolak dari warga,” ungkapnya.

Meski begitu kata Yogi, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan,”Mari satu persatu, kita duduk bersama dan mencari solusi apa saja yang jadi tuntutan warga, begitu juga pihak pengembang, sehingga tidak ada timbul penolakan pembangunan apartemen.”ujarnya. (ton). 

Pos terkait