Satu Tahun Kepemimpinan PEN-TRI di Mata Pengamat

  • Whatsapp

Bekasi – Genap satu tahun pada tanggal 20 September 2019, kepemimpinan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan Wakil Walikota, Tri Adhianto (PEN-TRI).

Secara umum, dalam setahun ini janji janji politik yang dituangkan di 40 program unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan visi misi untuk periode 5 tahun sudah dicicil.

Muat Lebih

“Secara real sudah berjalan sesuai rencana seperti, pembangunan 4 RS tipe D, pendirian 4 mal pelayanan publik, pembangunan berbasis IT (smart city), transportasi terpadu (transpatriot) dan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Pemerhati Kebijakan Publik Bekasi, Didit Susilo. Minggu, (22/9/2019).

Meski beberapa program unggulan belum terealisasi maksimal menurut Didit, hal itu dikarenakan kendala teknis dan administrasi, seperti pendidikan gratis 12 tahun yang pengelolaan SMA/SMK diambil alih Provinsi namun tahun 2020 mendatang, dipastikan sudah digratiskan.

Tak hanya itu, soal pemisahan PDAM Tirta Bhagasas juga terkendala administrasi dengan Kabupaten Bekasi yang masih tarik ulur. Bantuan intensif RT/RW untuk tahun ini akan dibayarkan 5 bulan, disebabkan realisasi anggaran APBD yang perlu perimbangan.

Dalam pembahasan RAPBD 2020  rencananya akan dikembalikan sesuai semula dan jika memungkinkan dinaikkan.

“Dalam pengelolaan anggaran wajar saja jika ada rasionalisasi anggaran, apalagi program Kartu Bekasi Sehat (KS) untuk seluruh warga pastinya menyedot APBD. Terkait tunda bayar beberapa proyek infrastruktur kepada pihak rekanan juga masih bisa dipahami menunggu realisasi PAD tutup tahun anggaran. Persepsinya kepuasan publik yang masih signifikan meski ada beberapa kekurangan yang perlu terobosan,” sebut Didit.

READ  Rugikan Konsumen, BPSK Kota Bekasi Putuskan Management Apartemen Metropolitan Park langgar UU NO.8 Tahun 1999

Dari segi.realisasi anggaran memasuki triwulan 4 per 23 September terbilang ada trend positif. PAD sudah ada peningkatan hingga capaian 50% lebih, realisasi belanja APBD 2019 total Rp.2, 9 triliun lebih (42, 43%) terdiri belanja tidak langsung (BTL) Rp. 1, 2 triliun lebih (45, 36%), belanja langsung /belanja publik (BL) Rp1,6 triliun lebih (40,53%).

“Dari data itu jelas masih wajar karena biasanya di triwulan 4 akan terus meningkat termasuk PAD yang trendnya akan meningkat jelang tutup tahun anggaran 2019,” ujarnya.

Didit juga menjelaskan, janji politik yang tertuang dalam RPJMD dan visi misi untuk 5 tahun. Jadi yang diperlukan mencicil program tersebut disesuaikan proyeksi angggaran dan kemampuan keuangan daerah. Sehingga punya capaian dan parameter yang jelas bukan hanya mencap gagal dari persepsi politik.

“Ya real saja lihat saja hebatnya program KS yang notabene negara saja dan kabupaten kota belum mampu meski memiliki APBD yang terbilang daerah kaya,” pungkasnya. (ton) 

 

 

 

 

Advertisement

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.