Disdik dan 5 Kepsek SMP Dilaporkan ke Polda Metro dan Komnas HAM

  • Whatsapp

Jakarta – Lembaga Independen Anti Rasuah (LIAR) dan Ketua Peduli Anak Bangsa Kecamatan Babelan akan melaporkan adanya indikasi kecurangan PPDB di SMPN yang ada diwilayah Kecamatan Babelan ke Polda Metro Jaya dan Komnas HAM.

“Kami melaporkan Disdik dan Lima Kepala SMPN di Wilayah Kecamatan Babelan atas dugaan kecurangan PPDB sistim zonasi jarak yang berdampak pada banyaknya siswa yang berdomisili diwilayah tersebut tidak lulus seleksi melalui jalur zonasi.” kata Ketum LSM LIAR Noval Jumat, (19/7/2019).

Apalagi sebelumnya lanjut Noval, Muspika Kecamatan Babelan bersama Disdik dalam hal ini Kepala Bidang SMP dan kepala SMP Negeri mengadakan rapat musyawarah terkait siswa warga Babelan yang tidak terakomodir di lima (5) sekolah SMPN 1 Babelan.

Dari hasil rapat tersebut semua pihak menyepakati bahwa siswa yang tidak terakomodir di lima SMPN untuk meminta surat kepada Kepala Desa dan Lurah yang ditujukan ke kepala sekolah.

“Namun, setelah rapat kami mendapatkan kabar dari Kabid SMP yang mengatakan tidak menyetujui hal tersebut. Lalu meminta kami untuk mendatangi Kemendikbud dan mengusulkan sendiri, “ujar Nofal dan didampingi Juhro Kelana, Tokoh Masyarakat Babelan yang juga Ketua Tim Peduli Anak Bangsa.

Pihaknya menilai bahwa, penolakan Kabid SMP adalah keputusan sepihak, dan mereka (Dinas Pendidikan dan Kepala SMP) tidak menghargai keberadaan Muspika Babelan yang saat itu mengikuti rapat musyawarah terkait PPDB.

“Dengan memperjuangkan hak dan nasib warga yang ingin menempuh jalur pendidikan di sekolah pertama, kami mengambil langkah melaporkan hal ini ke Komnas HAM RI, KPAI, Ombudsman RI, Polda Metro Jaya serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,”jelasnya

Kami pun lanjut dia, sudah berkordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Direktorat Kriminal Kusus Polda Metro Jaya, Komnas HAM, KPAI, dan Ombudsmand RI. Untuk segera melaporkan pada hari ini agar dapat segera ditindaklajuti.

READ  Petugas Terminal Kota Bekasi Terjaring OTT Saber Pungli

Sementara, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dan lima Kepala SMPN tersebut belum bisa dimintai keterangan terkait laporan ini. (ton). 

Advertisement

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.