Kasus Dinkes Mandek, Kejati Jabar Bakal Dilapor ke Komisi Pengawasan Kejaksaan

  • Whatsapp

Bekasi – Ketua Umum LSM PEKAN RI berencana melaporkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat ke Komisi Pengawas Kejaksaan karena laporan pengadaan obat tahun anggaran 2017 yang terindikasi korupsi, sampai hari ini belum ada tanda -tanda dilakukan penyelidikan secara menyeluruh bahkan terkesan berjalan ditempat.

“Kami segera laporkan Kejati Jabar ke Komisi pengawas Kejaksaan karena mandeknya kasus yang kami laporkan setahun lalu,” kata Ketua Umum LSM PEKAN RI Untung Tampubolon kepada awak di gedung DPRD Kota Bekasi Rabu, (3/7/2019).

Kasus yang dimaksud lanjut Untung, kasus dugaan korupsi pengadaan obat di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi senilai Rp2,4.miliar tahun anggaran 2017.

Mandeknya kasus yang ditangani Kejati, lanjut Untung, selain terkesan mengulur – ulur waktu, juga dianggap melanggar Standart Operasional Prosedur (SOP) dan menyalahi kode etik kinerja penegak hukum.

Lebih lanjut ia katakan, sebagai pelapor, lembaganya menuntut Kejati membuka hasil penyelidikan ke masyarakat luas.”Kami, sebagai pelapor berhak menanyakan hal itu ke Kejati sudah sejauh mana hasil penyelidikan kasus tersebut setelah batas waktu yang ditentukan dalam SOP.” ucap Untung.

Menurut Untung, jika dalam penanganan perkara tidak ditemukan adanya indikasi korupsi atau perbuatan melanggar hukum maka wajib disampaikan kepada publik agar diketahui masyarakat umum terlebih kepada pelapor agar apa yang kurang lengkap dapat dilengkapi.

Untung menduga, mandeknya dalam penanganan kasus ini adanya kesan mengulur-ulur waktu yang dilakukan oleh Kejati agar masyarakat lupa dan membiarkan kasus pengadaan obat di Dinkes Kota Bekasi tidak diproses hukum.

“Kayaknya kasus ini tidak ditutup, tapi diminta dipending. Ibaratnya seperti main layang – layang, kalau angin kencang diulur biar gak putus, kalau kondisinya senyap ditarik lagi sampe habis,” kata Untung mengibaratkan.

READ  Penganiayaan KPPS di Ancol Mulai Diusut

Ironinya, ketika dikonfirmasi jelas Untung, penyidik Kejati berinisial R mengatakan bahwa, pihaknya tidak berani menindaklanjuti kasus tersebut sebelum ada disposisi dari atasan.

“Bang, kami jangan dipaksa menindaklanjuti kasus (Dinkes) ini. Sebab, kami bekerja hanya berdasarkan disposisi atasan. Trus, jika kami tidak ada disposisi, masa kami mau lakukan penyelidikan. Ndak mungkin!!,” jelas Untung heran melansir ucapan penyidik Kejati saat ditemui beberapa waktu lalu. (ton).

Advertisement

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.