PDAM Tirta Bhagasasi Belum Tanggapi Terkait Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang

  • Whatsapp

Bekasi – Pejabat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi Kabupaten Bekasi belum tanggapi terkait laporan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilaporkan oleh LSM Lembaga Independen Anti Rasuah (LIAR) ke Kejaksaan Agung pada 11 Febuari 2019.lalu.

“Semuanya (pejabat) engga ada di tempat Pak, lagi keluar semua,” kata Cika, staf Humas PDAM Tirta Bhagasasi Kabupaten Bekasi Selasa, (18/6/2019) saat ditemui.

Berita sebelumnya, Noval Ketua Umum LSM Liar melaporkan Direksi dan Pimpinan PDAM Tirta Bhagasasi terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ke Kejaksaan Agung.

“Laporan ini terkait indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang sebesar Rp 18,4 M dan kini masih tahap pemeriksaan Kejagung, ” kata Noval Senin, (17/6/2018). 

Ia mengatakan, pelaporan ini dilakukan atas dasar temuan dan adamya kejanggalan terhadap uang yang disimpan di Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Bekasi sebesar Rp18,4 miliar sejak tahun 2014.lalu.

“Berdasarkan informasi dan keterangan dari Kejagung bahwa, pejabat PDAM Tirta Bhagasasi ini sedang dilakukan pemeriksaan,” bebernya.

“Pemanggilan dan pemeriksaan sudah ada, dan semua pihak yang terkait dengan dana penyertaan modal sementara masih dilakukan pemeriksaan terlapor serta dokumen, ” lanjut Noval mengutip pernyataan salah satu pihak Kejagung melalui pesan singkat WhasApp pada 11 Juni 2019.

Lembaganya melaporkan hal ini berdasarkan karena adanya kejanggalan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PDAM Tirta Bhgasasi dengan pihak BTN pada 2014 lalu.  

“Didalan perjanjian itu menjelaskan bahwa PDAM selaku pihak kedua mendapatkan 2 % setiap bulannya selama kontrak berjalan.” jelas Noval.

Selain itu, pihak PDAM juga mendapatkan beberapa unit kendaraan roda 4 dari Bank BTN selaku pihak Pertama, namun semua itu tidak tertera didalam laporan keuangan PDAM dan laporan jumlah Aset milik PDAM Tirta Bhagasasi.

Dalam laporan keuangan milik PDAM pertanggal 31 Desember 2017, terang dia, saldo milik PDAM yang berada pada Bank BTN cabang Bekasi tidak lebih dari 1 miliar. Sementara uang yang disimpan dan diperjanjikan dalam PKS tahun 2014, sebesar 18,4 miliar.

“Jika ditambah bunga 2% setiap bulannya dari Rp18,4 miliar selama kontrak berjalan, tiga tahun yakni sebesar Rp368 juta setiap bulannya yang didapatkan dari bunga 2%, jika dikalikan 3 tahun jumlahnya capai Rp13,2 miliar, jika dijumlahkan dari nilai saldo pertama Rp18,4 miliar ditambah Rp13,2 miliar total saldo bunga yang didapat selama tiga tahun,  total keseluruhan mencapai Rp31,6 miliar, pertanyaanya, kemanakah uang itu.” kata Noval heran.

“Semua jelas tertulis didalam laporan keuangan milik PDAM pertanggal 31 Desember 2017, bahwa saldo tersebut tidak ada. Sebab itulah kami melaporkan hal ini ke Kejaksaan Agung RI.” pungkasnya.

Lembaganya berharap, pihak Kejagung dapat menindak tegas oknum PDAM, serta oknum lainnya yang terlibat dalam kasus tersebut, dan bila perlu menjadikannya tersangka atas dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh PDAM sejak tahun 2014 lalu. (ton). 

Pos terkait