Ombudsman Minta Masyarakat Lapor Jika PPDB Bermasalah

  • Whatsapp

Jakarta – Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho meminta masyarakat untuk melapor apabila menemukan dugaan kesalahan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019.

“Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya akan melakukan pemantauan dan penerimaan laporan dari masyarakat terkait kasus berulang yang muncul di dalam PPDB,” kata Teguh dalam keterangan tertulisnya Jumat (21/6/2019).

Proses PPDB 2019 sudah berjalan selama lima hari, terhitung dari tanggal 17 Juni kemarin. Dalam rentang waktu tersebut, Teguh menilai terdapat ketidaksesuaian aturan pada pelaksanaan PPDB baik tingkat dasar hingga menengah atas atau kejuruan di Provinsi DKI Jakarta dan sejumlah wilayah di Jawa Barat dengan Pemendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB.

Di dalam Permendikbud disebutkan bahwa kuota untuk jalur zonasi 90%, namun pada juknis PPDB DKI Jakarta disebutkan bahwa jalur zonasi  70%. Lain lagi dengan juknis PPDB Jawa Barat yang menyebutkan bahwa kuota jalur zonasi 90% namun terkategorikan.

Disamping itu, berdasarkan pemantauan di sejumlah wilayah Jawa Barat pada hari pertama PPDB, terdapat masalah server down terulang lagi seperti PPDB tahun sebelumnya. Padahal Ombudsman sudah memberikan rekomendasi agar hal tersebut diperbaiki sehingga tidak membuat masyarakat kehilangan waktu dalam pelayanan.

“Hari pertama pelaksanaan PPDB di Jabar harus kami katakan kacau dan meresahkan para orang tua calon peserta didik. Server lagi-lagi down. Ini sudah kejadian berulang sejak tahun lalu dan sudah kami peringatkan Disdik Jabar,” katanya.

Disamping itu, potensi masalah berulang lainnya yang diduga juga akan muncul tahun ini adalah kesalahan penginputan titik GPS peserta didik oleh operator baik disengaja ataupun tidak sehingga merugikan calon peserta didik yang menurut sistem zonasi seharusnya masuk ke wilayah terdekat.

Teguh juga menilai, selain pada pergeseran zonasi, potensi temuan berulang terkait lokasi biasanya dilakukan oleh para orang tua murid dengan membuat Surat Keterangan Domisili dadakan yang dibuat menjelang PPDB.

Hal lain yang ia khawatirkan akan muncul, adalah pemanfaatan jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) pada system zonasi membuka peluang terjadinya transaksi Surat Keterangan Tidak Mampu oleh para orang tua murid agar anaknya bisa masuk ke Sekolah favorit melalui jalur tersebut.

Lalu ia pun menyoroti dua permasalahan yang biasanya saling terhubung, yakni penambahan jumlah rombongan belajar (rombel) dan calon peserta didik titipan yang jelas menyalahi aturan.

“Khusus rombel kami memberi penekanan, kepala sekolah yang membandel dengan tetap membuka rombel (diluar ketentuan) akan membuka sanksi berupa pengurangan dana Bos untuk sekolah yang bersangkutan,” terangnya.

Ia pun meminta agar tiap pihak dapat terbuka apabila menemukan dugaan permasalahan yang dikhawatirkan malah menabrak aturan yang berlaku. Karena itu pihaknya juga untuk pelaporan membuka posko pengaduan PPDB.

Pengaduan dapat melalui email pengaduanjkr@ombudsman.go.id atau pada nomor telepon 0813-1159-2276 dan (021) 25983721.

“Lebih lanjut dalam rangka melakukan pengawasan PPDB tahun 2019, kami membuka posko pengaduan PPDB bagi masyarakat terutama orang tua atau wali siswa yang ingin menyampaikan laporan selama pelaksanaan PPDB berlangsung. Masyarakat di wilayah DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi dapat menghubungi Ombudsman Jakarta Raya,” tandasnya. (hen). 

Pos terkait