Debat TKN vs BPN Soal Posisi Ma’aruf Amin Sebagai Pengawas Dua Bank Syariah

  • Whatsapp

Jakarta – Posisi cawapres Ma’aruf Amin di dua bank syariah dipersoalkan. Debat sengit antara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’aruf dengan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait posisi Ma’ruf sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah pun terjadi.

Adalah Tim Hukum Prabowo-Sandiaga yang pertama kali mempersoalkan posisi Ma’ruf di BNI Syariah dan Mandiri Syariah dalam poin perbaikan permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada Senin (11/6) lalu.

Posisi Ma’ruf dijadikan dasar untuk meminta MK mendiskualifikasi paslon nomor urut 01 dalam petitumnya. Alasannya, dua perbankan itu disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, capres maupun cawapres tak boleh menjabat satu jabatan di BUMN. Namun, perbaikan gugatan tersebut hanya dijadikan lampiran oleh MK, sedangkan permohonan yang diregistrasi merupakan gugatan yang dilayangkan pada 24 Mei 2019 lalu.

“Salah satu yang menarik adalah kami masukkan salah satu argumen yang menurut kami harus dipertimbangkan baik-baik karena ini bisa menyebabkan paslon 01 didiskualifikasi. Pasal 227 huruf p UU Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan seorang bakal calon dia harus menandatangani satu informasi di mana dia tidak boleh lagi menjabat satu jabatan tertentu ketika dia sudah sah mencalonkan,” kata Ketua tim hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto (BW) setelah mengajukan perbaikan permohonan di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Senin (10/6/2019).

Argumen itu pun langsung didebat oleh TKN Jokowi-Ma’ruf. TKN meminta Tim Hukum Prabowo-Sandiaga untuk tidak mencari-cari kesalahan. TKN melalui Wakil Ketuanya, Arsul Sani kemudian menjelaskan bahwa kedua bank syariah tersebut bukanlah BUMN.

Dia juga menjelaskan jabatan Ma’ruf Amin di dua bank syariah tersebut juga bukan bagian dari karyawan. Menurutnya, Dewan Pengawas Syariah bukan bagian dari karyawan, direksi ataupun komisaris yang merupakan pejabat badan usaha berbentuk perseroan terbatas.

READ  Tiket Kereta Cepat JKT-BDG bakal Dijual Mulai dari Rp 227.000

“Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah tersebut bukan BUMN dalam arti sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU BUMN. Oleh karena pemegang saham BSM adalah PT Bank Mandiri dan PT Mandiri Sekuritas. Sedang BNI Syariah yang menjadi pemegang sahamnya adalah PT Bank BNI dan PT BNI Life Insurance. Jadi tidak ada penyertaan modal negara secara langsung,” ujar Arsul.

“Jadi apa yang didalilkan sebagai tambahan materi baru oleh tim Kuasa Hukum Paslon 02 itu adalah hal yang mengada-ada dan tidak didasarkan pada pemahaman yang benar atas isi aturan UU terkait,” ucap Arsul. (tya). 

Advertisement

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.