Camat dan Lurah Setujui Dugaan Pungutan Sertifikat PTSL Sebesar Rp750 Ribu

  • Whatsapp

Bekasi – Program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, perlu mendapatkan pengawasan ketat. Apalagi dalam pelaksanaannya, program tersebut rawan terjadi pungutan liar (pungli).

Seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Bekasi Utara. Bahkan, beberapa warga di Kelurahan Kaliabang Tengah mengaku di patok uang sebesar 750 ribu oleh oknum pengurus RT/RW (Pokmas) untuk pengurusan sartifikat tanah.

Hal itu diungkapkan salah seorang warga RW 06 berinisial S (39) beberapa waktu lalu. Warga mengaku, uang DP tersebut dimintai oknum pengurus RT dan RW setempat dengan alasan akan dipakai untuk pengurusan PTSL ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Katanya sih biayanya kisaran Rp750 ribu sampe Rp1,5 juta. makanya kita kasih DP dulu. Trus, nanti setelah kelar sisanya bisa dibayar belakangan, ” tutur warga tersebut.

Hal serupa juga diungkapkan M (47) warga RW 01 yang sudah memberikan uang panjar kepada oknum pengurus RT RW setempat.“Saya baru kasih panjar Rp 300 ribu, sisanya usai sartifikat selesai.” ujarnya.

Dikonfirmasi, salah seorang pengurus Pokmas di RW 06 membenarkan adanya pungutan untuk pengurusan sertifikat PTSL di wilayah Kaliabang Tengah

“Ini (pungutan) sudah hasil musyawarah melalui rapat dengan semua pengurus Pokmas yang ada di RT/RW di Kelurahan Kaliabang Tengah.” ujarnya.

Lebih lanjut ia katakan, dana sebesar Rp 750 ribu itu nantinya akan digunakan untuk keperluan biaya materai, pengukuran, serta biaya patok sedangkan sisanya buat yang yang lain.

Terpisah, Lurah Kaliabang Tengah Sri Setianingrum ketika dikonfirmasi membantah adanya pungutan pengurusan Sertifikat PTSL di wilayahnya.

“Kalau ada pungutan melebihi aturan yang sudah ditetapkan pemerintah, saya akan panggil pengurus Pokmas. Tidak bolah ada pungutan melebihi Rp150 ribu. Apalagi ada bahasa bagi-bagi buat lurah.” ucap Sri dikonfirmasi di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

READ  Miliki 4 Anak Kecil, Neneng Minta Hukumannya Diringankan

Dugaan pungutan pembuatan sartifikat di Kaliabang Tengah masih terus berjalan hingga saat ini. Bahkan, pejabat setempat (Lurah dan Camat) tidak pernah memanggil oknum pengurus Pokmas tersebut (yan).

Advertisement

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.