oleh

Tingginya Angka Perkawinan Anak Akan Mengancam Ketahanan Nasional

Jakarta – Berdasarkan Data Badan Pusat Stastistik (BPS) angka perkawinan anak sangat memprihatinkan. tercatat sebanyak 340 ribu anak perempuan menikah di bawah 18 tahun. Hal ini pun menjadi ancaman Nasional karena 23 persen anak perempuan di Indomesia menikah pada usia dini.

Pada 2017, perkawinan anak sudah mencapai 25,17%. Jika dilihat dari berbagai wilayah, maka terdapat 23 provinsi yang memiliki angka perkawinan anak di atas angka nasional.

Tingginya anak yang menikah pada usia dini membuat Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait pengujian Pasal 7 ayat (1) Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai batas usia anak dan memutuskan batas minimal usia perkawinan untuk perempuan harus dinaikkan dari sebelumnya 16 tahun dan memberikan waktu bagi DPR maksimal selama tiga tahun untuk merevisinya.

Untuk mengantisiapsi hal itu, Kemen PPPA pun terus berupaya mendorong batas usia perkawinan itu agar segera dibahas di Parlemen untuk menindaklanjuti bagaimana peran pemerintah pasca keputusan Mahkamah Konstitusi, tentang.

“Tingginya angka perkawinan anak dapat mengancam Ketahanan Nasional dan tidak sejalan dengan jaminan Negara dalam pemenuhan hak anak untuk tumbuh kembang yang optimal,” kata Pribudiarta Nur Sitepu, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Dan Perlingdungan Anak Kamis, (08/03/19) di Jakara.

Sementara, menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlingdungan Anak Pribudiarta, Jika angka perkawinan anak terus meningkat dan terus dibiarkan  maka Indonesia akan mengalami ancaman Ketahanan Nasional.

“Jika hal ini dibiarkan maka Indonesia akan mengalami ancaman Ketahanan pangan Nasional, ” ujarnya.

“Perkawinan anak merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan menghambat pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” ujar Lenny N Rosalin, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

”Perkawinan anak dapat juga menghambat wajib belajar 12 tahun (pemenuhan hak anak atas pendidikan), gizi buruk pada anak yang dilahirkan dari seorang anak yang rahimnya masih rentan (kesehatan dan angka kematian ibu melahirkan), pekerja anak dan upah rendah (menurunnya ekonomi),”lanjut Lenny. (evelyne)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed