Penyerapan APBD 2018 Rendah, PLT Bupati dan Sekda Gagal Pimpin Bekasi

  • Whatsapp

Bekasi – Penyerapan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten 2018 tidak mencapai target setiap tahunnya.

Akibatnya, masih banyak infrastruktur jalan yang rusak dan gedung sekolah yang rusak. Harusnya Pemkab Bekasi mampu menjalankan apa yang diamanatkan oleh Paripurna APBD.

“Dari total APBD kita pada tahun 2018 kemarin sebesar 5,1 triliun penyerapan Anggarannya hanya 83%.,” kata Zhay Jaelani, Koordinator Kesatuan Aksi Mahasiswa dan Pemuda untuk Bekasi (KAMPUS) saat aksi unjuk rasa Kamis,  (14/02/2019).

Artinya kata dia, masih ada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebesar  Rp913 milliar atau hampir 1 triliun anggaran tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.

“Contohnya, Dinas Sosial Kabupaten Bekasi pada tahun 2018 kemarin dari 88 miliar uang Rakyat yang harus dikelola, hanya 32 miliar yang bisa dirasakan rakyat secara langsung di tahun 2018 dan sisanya 56 miliar tidak terserap.

“Minimnya penyerapan anggaran oleh dinas sosial tahun kemarin mungkin adalah yang pertama sepanjang sejarah, dimana penyerapan anggarannya hanya 37,5% atau dibawah 50%. Dan Plt Bupati cuma ngomong bakal evaluasi pejabat yang tidak maksimal dalam penyerapan anggaran. Namun mana buktinya?,”  tegasnya.

Tak hanya itu, minimnya etos kerja para oknum pejabat Pemda Bekasi juga sebagai salah satu penyebab laju pembangunan dan kesejahteraan di Kabupaten Bekasi menjadi lambat.

Persoalan-persoalan yang nampak dipermukaan lamban terurai baik dalam beberapa seperti infrastruktur, ekonomi, Pendidikan, kesehatan, perhubungan, dan lain sebagainya.

“Sangat disayangkan, apa yang direncanakan tidak mampu dijalankan, padahal apa yang amanatkan dalam Perda APBD TA 2018 adalah kesepakatan mereka-mereka (eksekutif & legislatif) juga yang harus mereka jalankan dengan optimal.

Pihaknya juga menyoroti banyakmya jabatan strategis yang kosong pasca ditetapkannya Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasih berserta jajarannya sebagai tersangka oleh KPK.

Lambannya Plt Bekasi sebagai pucuk pimpinan politik suatu daerah dan Sekda sebagai jabatan tertinggi merestrukturisasi mengisi kekosongan jabatan organisasi perangkat daerah (OPD) dan ketua Baparjakat, juga akan berdampak pada orientasi pelayanan publik pun menjadi kurang oprimal.

Maka itu, pihaknya menyarankan agar Plt Bupati Bekasi dan Sekda Kabupaten Bekasi untuk MENGUNDURKAN DIRI SAJA!!!.

Pihak juga mempartanyakan “Visi Bekasi Bersinar Berubah Menjadi Bekasi Bersih. Padahal akhir 2017 alu kala itu dipimpin oleh Bupati non aktif bersama DPRD mengesahkan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang didalamnya menyangkut Visi BEKASI BERSINAR yang berarti Berdaya Saing, Sejahtera, Indah dan Ramah Lingkungan.

“Namun dalam seketika berubah menjadi BEKASI BERSINAR ?, hal itu terlihat dibeberapa bangunan landmark yang ada di tempat strategis di Kabupaten Bekasi. Pertanyaan apa benar Visi Bekasi Bersinar berubah menjadi Bekasi Bersih? Dan apakah perubahan visi tersebut sudah diparipurnakan.” katanya. (norton)  

 

Pos terkait