Muscab Pemilihan Ketua DPC Organda Kota Bekasi Dinodai Kecurangan

  • Whatsapp

Bekasi – Musyawah Cabang (Muscab) pemilihan Ketua DPC Organda yang digelar pada Rabu, (30/01) kemarin dinodai kecurangan dan dianggap melanggar ketentuan keputusan rapat khusus dalam rencana Muscab.

Aswin Saputra mengungkapkan, dugaan pelanggaran keputusan rapat oleh Aritha Tarigan selaku Panitia Muscab Pemilihan Ketua Organda Kota Bekasi terkait hak suara.

“Suara DPC Organda itu dimandatkan kepada Reno Intan Astari selaku Bendahara yang diperkuat dengan rapat pleno khusus. Namun pelaksanaanya tidak, melainkan mandat suara DPC itu dilakukan Arihta Tarigan,” kata Aswin kepada wartawan di kantor sekretariat DPC Organda Jalan Baru Under Pas, Komplek Rusunawa, Bekasi Timur, Kamis, (31/01).

Terkait hal itu, Awin pun mengaku sangat dirugikan dengan tindakan yang dilakukan Sekretaris Organda Arihta Tarigan. Dimana kata Awin, dirinya yang juga sudah sepakat dengan membubuhkan tanda tangan terkait Muscab dengan salah satu agendanya pemilihan Ketua DPC Organda justeru melanggar kesepakatan.

Dalam kesepakatan bersama yang telah diplenokan para pengurus DPC Organda Kota Bekasi itu, pemilihan ketua dilakukan secara aklamasi yakni hanya dengan calon tunggal.

“Hasil pemilihan ini jelas cacat hukum. Kami pun menolak serta meminta hasil Muscab diulang kembali. ” sebut Aswin.

Karena merasa dirugikan, Aswin bersama puluhan pengurus lainnya berniat akan  melaporkan masalah ini ke Polres Metro Bekasi untuk segera di proses secara hukum. Namun pihak Polres menyarankan agar masalah ini sebaiknya diselesaikan diinternal saja.

“Sebelum dilaporkan, Kita masih nunggu tanggapan dan penyelesaian dari DPD Organda Jabar, ” ucapnya.

Sementara itu, salah satu pengurus Organda Sahala Lumban Tobing mengaku sangat kecewa dengan kecurangan terkait suara yang dilakukan oleh sekretaris panitia Muscab, Arihta Tarigan.

“Terkait ini, kami ingin segera masalah ini ditanggapi pimpinan daerah, Kalau tidak kami akan membuat DPC tandingan. Tapi Intinya hasil Muscab kemarin cacat hukum, dan dimohon ulang kembali,” kata Sahala.

READ  Oknum Pegawai Pajak Kena OTT Polisi Usai Peras Wajib Pajak

Kekisruhan ini kata sahala salah satunya dipicu karena ketidak cermatan ketua sidang dari DPD Jawa Barat akibat ada unsur kesengajaan. Menurutnya, pecahnya satu organisasi akibat tidak percayanya pengurus terhadap induk organisasi dalam hal ini DPD.

“Soal ini, berarti jelas dong ada indikasi main mata antara panitia Muscab yang juga Sekretaris DPC dengan Sekretaris Muscab sekaligus Sekretaris DPD Jawa Barat. dan saya yakin dalam waktu dekat, kecurangan ini bisa dibuktikan, ” ungkapnya.

Menurut Sahala, selaku pimpinan sidang, seharusnya dia (Sekjen DPD) lebih seletif menanyakan siapa pemilik suara yang benar. “Dicatat bang, Sekjen DPD Jabar yang sudah berpengalaman ternyata memberikan kesempatan kepada orang lain yang tidak tergabung dalam kepengurusan organda untuk ikut bersuara (nyoblos), ” ucapnya.

“Kami juga mempertanyakan kepada sidang apakah KKU-KKU ini juga sudah memilik SK.  Kalau ada tolong bawa ke sidang, nanti kan dicek keabsahannya, namun itu tidak dilakukan oleh pimpinan sidang. Tapi Ini tidak dilakukan bahkan sama sekali tidak dicek sama pimpinan sidang DPD Jawa Barat, ” kata Plh Ketua Organda Kota Bekasi, H. Tatang Sudrajat menimpali.

Kemudian terang dia, selaku sekretaris DPC, Arihta Tarigan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil alih suara pengurus DPC untuk memilih ketua Organda karena dia (Ari) terlibat dalam kepanitiaan dan juga selaku sekretaris.

“Dia (Ari) tidak ada hak memilih, yang puny hak memilih itu adalah Reno (Bendahara) karena itu adalah kesepakatan atas hasil rapat pleno. Ada suratnya, sah dan Ari sendiri ikut menadatangani,” jelas H. Tatang.

Lanjutnya, kenapa waktu pemilihan suara, Arihta Tarigan mengambil allih sementara Reno disuruh keluar saat pemilihan ketua. Ada apa ini?. ” Ini kan penghianat. Kalau di milter itu ini harus dibunuh.  Namanya penghianat ya harus dibunuh.” kata H Tatang kesal.

READ  Rahmat Effendi-Tri Adhianto Dilantik Jadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi

Kendati demikian kata H.  Tatang karena ini masalah pelanggaran organisasi, maka masalah ini harus diselesaikan didalam internal organisasi juga

Disinggung soal uang Rp 5 juta yang masuk (transfer) ke rekening Arihta Tarigan apakah itu bisa dikategorikan suap dan masuk ranah pidana, H. Tatang pun membantah bahwa itu belum bisa masuk pidana dengan alasan uang tersebut digunakan untuk pendaftaran calon dan ternyata calon tersebut lolos.

“Waktu pemberian berkas berarti dia (calon) sudah melunasi kewajibannya.dan sudah memberikan ke panitia.” terang dia.

Kalau ada para calon yang merasa dirugikan terkait uang Rp 5 juta tersebut, dirinya pun mempersilahkan untuk menguggat dan membawa hal ini ke ranah hukum untuk diproses. (norton).

 

Advertisement

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.