oleh

Duh, Proyek Normalisasi Kali Bekasi Milik Kemen PUPR Sebesar Rp 11,6 Miliar Belum Rampung Alias Molor 

Bekasi – Proyek tahun tunggal milik Kementerian PUPR tak kunjung rampung alias molor mesti masa kontrak yakni 29 November 2018 selesai namun pekerjaanya masih tetap berlanjut sehingga pekerjaan tak sesuai target.

Zainal, Humas PT OLM mengatakan bahwa, pihaknya sudah melakukan adendum dengan dinas terkait dengan menambah waktu selama15 hari.

“Menurut Pak Andreas, selaku managemen perusahaan, alasan adendum ini karena dianggap urgen dan atas permintaan warga (Kemang Pratama),” katanya dikonfirmasi Kamis, (3/01/2019) dilokasi proyek sembari menunjukan hpnya (WA) usai mengklarikasi ke Andreas terkait isi andendum tersebut.

Zainal juga mengaku optimis pengerjaan proyek ini bisa terselesaikan dengan tepat waktu.” Optimis, ini bisa tepat waktu. Progresnya sudah mencapai 80 persen, ” sebut dia.

Sementara itu, Dedi yang mengaku Project Manager meyebutkan, bahwa proyek ini dikerjakan pada pertengahan bulan November 2018 kemarin

“Startnya pada petengahan bulan 2018,” ucap Dedi singkat.

Terpisah, Ketua Umum Lembaga Investigasi Anggaran Publik (LSM LINAP) Baskoro menyebutkan, proyek tahun tunggal yang dikerjakan hingga bulan Januari 2019 ini dianggap melanggar tahun pekerjaan.

Mestinya, proyek Normalisasi dan Perkuatan Tanggul Kali Bekasi tahap 2 (lanjutan) yang di berlokasi di Jalan Ekspres Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi milik Kemen PUPR ini berakhir di bulan Desember 2018, namun sampai saat ini masih dikerjakan.

“Nah, ini yang jadi pertanyaan,” tegas Baskoro ketika dimintai tanggapan Kamis, (4/01/2019) di Jakarta.

Menurutnya, kalau molornya pekerjaan lantaran kondisi, cuaca itu bukan menjadi alasan para kontraktor untuk telat menyelesaikan pekerjaan.

“Jadi harus ada alasan lain yang menguatkan molornya pekerjaan dan dapat diterima,” ukarnya.

Termasuk soal adendum Baskoro memandang alasan dari dari pengembang harus jelas kenapa harus menambah waktu pekerjaan.

“Perpanjangan waktu bisa diajukan jika terjadi force major (kondisi luar biasa) seperti bencana alam. itu pun hanya 14 hari dan ada surat dari BMKG dan dinas terkait, “ungkap dia.

“Adendum bisa dilakukan kalau memang alasannya tepat dan jelas misal karena force major” ulang dia lagi.

Bahkan, dirinya menduga bahwa proyek APBN tahun 2018 ini oleh Kementerian n PUPR dengan waktu pelaksanaan 32 hari ini adalah proyek siluman di akhir tahun.

“Sebelum saya laporkan ke penegak hukum, saya sudah layangkan surat klarifikasi ke Kementerian, pelaksana proyek dan juga BMKG serta dinas terkait terlebih dulu,” ujar Baskoro. (norton).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed