Dalam Waktu Dekat, Komisi I Jadwalkan  Panggil Managemen PT Brigestone 

  • Whatsapp

Bekasi – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi akan segera memanggil pihak managemen PT Brigestone Tire Indonesia. Rencananya pemanggilan Ini dilakukan di pertengahan bulan January mendatang.

Demikian disampaikan oleh Komisi I DPRD kota Bekasi, Mahrul Falak usai inspeksi mendadak (sidak) bersama Lurah Harapan Jaya dan sejumlah warga  RT 05 kampung Sawah PLN Bekasi Utara Jumat, (28/12).

Muat Lebih

“Kita Jadwalkan pada Minggu ke dua bulan January mendatang, ” ucap legislator Partai Golkar kepada wartawan dan didampingi Wakil ketua Komisi I DPRD kota Bekasi Rony Hermawan.

Mahrul mejelaskan, pemanggilan Ini untuk menindaklanjuti keluhan warga terkait program corporate social responsibility (CSR) yang hingga saat belum juga dirasakan oleh masyarakat sekitar.

Selain CSR, pemanggilan Ini juga terkait aduan warga masalah dampak lingkungan (Karbon) dan sistim rekrutmen karyawan oleh perusahaan.

“Saya harap pihak managemen perusahaan bisa hadir dalam undangan Komisi I untuk rapat bersama membahas keluhan warga termasuk dinas terkait, ” ucap Mahrul.

Saat pertemuan nanti, ia juga berharap agar warga sekitar bisa turut hadir untuk menyampaikan aspirasinya. Karena menurut dia, warga punya hak untuk mendapatkan tanggungjawab sosial dalam bentuk program CSR.

“Ini sebagai sebagai contoh, agar nantinya agar perusahaan-perusahaan lain yang ada di kota Bekasi juga memperhatikan lingkungan warga sekitar.” katanya

Nantinya, kita juga akan mengcek dan memantau berapa persen (CSR) yang diterima oleh warga yang berbatasan langsung dengan perusahaan atau pabrik tersebut.

Sebelumnya jelas Mahrul, pihaknya juga pernah mengusulkan Peraturan Daerah tanggungjawab sosial lingkungan perusahan di Kota Bekasi namum Perda tersebut dianggap menghambat investasi oleh Kemendagri.

Namun, setelah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK), Kemendagri tidak lagi berhak untuk bisa menganulir atau menghapus Perda tersebut.

“Perda itu dulu kami syahkan di tahun 2015 dimana di dalamnya memang ada keterkaitan dengan persentase yang memberatkan perusahaan. karena waktu itu selaku ketua Pansus, saya menginginkan agar setiap perusahaan menyisihkan tiga persen dari total keuntungan. dua persennya kita berikan untuk pembangunan, dan satu persennya lagi untuk lingkungan sekitar,” terang dia.

Kendati demikian, sampai saat pihaknya sedang berkoordinasi dengan bagian hukum Pemda agar Perda tersebut bisa dikembalikan lagi.

“Kalau pun memang harus menghapus persentasenya, Yah itu tidak masalah yang penting Perda itu bisa menjadi payung hukum agar nantinya masyarakat bisa menikmati adanya investasi di Kota Bekasi,” tutupnya. (norton).

 

Pos terkait