oleh

Kasus Suap Perizinan Mega Proyek Meikarta di Gelar di PN Bandung 

Bandung – Kasus suap perizinan mega proyek Meikarta digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (19/12). Belasan miliar uang suap mengalir ke pejabat di Bekasi.

Sidang dengan agenda dakwaan kepada empat terdakwa yakni Bily Sindoro selaku pengembang Meikarta, lalu Hendry Jasmen selaku karyawan pengembang Meikarta, dan Taryudi sebagai konsultan pengembang Meikarta serta Fitradjaja Purnama sebagai konsultan pengembang Meikarta.

Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut bahwa Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin beserta sejumlah pegawai negeri sipil di Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pemadam Kebakaran.

Diduga menerima uang sua‎p dengan total belasan miliar rupiah, terkait proses perizinan proyek Meikarta.

‎Jaksa KPK, Yadyn dalam dakwaannya mengatakan bahwa terdakwa Billy Sindoro selaku pimpinan pengembang Meikarta melalui PT Mahkota Sentosa Utama pada Juni 2017 hingga Januari 2018 dan pada Juli hingga Oktober 2018, atau setidaknya pada pertengahan 2017 hingga Oktober 2018.

“Terdakwa melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut memberi sesuatu berupa uang,” terang Yadyn dalam dakwaannya, Rabu (19/12) di Pengadilan Tipikor Bandung.

Uang suap tersebut, seluruhnya berjumlah Rp16,182 miliar dan SGD 270 ribu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Dalam kasus ini, empat orang dari pengembang Meikarta dijadikan terdakwa. Yakni Bily Sindoro, Taryudi, Firman Fitradjaja dan Henry Jasmen. Mereka didakwa dalam tiga pasal.

Pertama, pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana dalam dakwaan kesatu, dan dakwaan kedua, Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana, dan dakwaan ketiga Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal itu mengatur soal pemberian suap pada pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Sidang yang berlangsung selama 1,5 jam tersebut, akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembacaan eksepsi dan dilanjutkan dengan mendengar keterangan saksi.(pjk).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed