oleh

Sudirman : Irban IV Miliki Program Pencegahan Edukatif dan Preventif 

Bekasi – Inspektur Pembantu Wilayah IV (Irban 4) H. Sudirman SH menyebutkan ada beberapa kedudukan, susunan organisasi, tupoksi dan tata jerja Inspektorat Kota Bekasi yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2017.

Berikut susunan organisasi Inspektorat Kota Bekasi terdiri atas Inspektur, untuk Sekretariat sendiri membawahkan, Sub Bagian Umum dan Perencanaan, Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian, Inspektur Pembantu Wilayah, serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Inspektur Pembantu sendiri kata Sudirman adalah pejabat yang mengendalikan pelaksanaan pengawasan Inspektorat sesuai dengan bidangnya.

Inspektur Pembantu, terdiri dari Inspektur Pembantu Wilayah I yang membidangi Bidang Keuangan dan Kekayaan, membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan Bidang Keuangan dan Kekayaan.

Sedangkan Inspektur Pembantu Wilayah II sendiri membidangi Bidang Aparatur dan Pemerintahan, membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan Bidang Aparatur dan Pemerintahan.

Untuk Inspektur Pembantu Wilayah III lanjut Sudirman, membidangi Bidang Pembangunan dan Pelayanan Publik, membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan Bidang Pembangunan dan Pelayanan Publik.

Lanjutnya Inspektur Pembantu Wilayah IV sendiri membidangi Bidang Pencegahan dan Investigasi, membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan Bidang Pencegahan dan Investigasi.

Dikatakannya, untuk Jabatan Fungsional Auditor merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

“Adalah Pejabat Fungsional Auditor yang terdiri atas Auditor Trampil dan Auditor Ahli yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil,” sebutnya.

Sedangkan auditor sendiri, kata dia, adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

Untuk SDM sendiri, tambah dia, ada pada Inspektur Pembantu Wilayah IV yang terdiri dari Eselon III A (Struktural) satu orang, Fungsional Auditor Madya dua orang, Fungsional Auditor Ahli Muda dua orang,  dan Fungsional Auditor Ahli Pertama tujuh orang.

Adapun tugas Inspektur Pembantu Wilayah IV jelas dia, guna membantu Inspektur melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi umum Pemerintahan dan urusan Pemerintahan daerah dalam bidang pencegahan dan investigasi untuk mencapai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan di bidangnya.

Secara umum, Inspektur Pembantu Wilayah IV memiliki dua program utama yaitu pertama Pencegahan Edukatif dan Preventif.

Untuk pencegahan edukatif sendiri mempunyai tugas antara lain melakukan sosialisasi LHKPN, sosiakisasi Pengendalian Grativikasi, sosialisasi Anti Fraud (Saber Pungli), melakukan diklat atau bimtek, PPM Internal bidang Pencegahan dan Inv, dan melakukan kajian aspek kecuraangan atau Fraud Fasilitasi Gelar Pengawasan.

Sedangkan pencegahan Preventif sendiri melakukan tugas, observasi Mitra KPK,  pemantauan penyelengara P4D, pemantauan RAD PPK terintegrasidan MCP, konsultasi pencegahan, monev LHKPN atau LHKSN, pembangunan Whistle Blowing System (WBS), pembangunan Fraud Cobtrol Plan (FCP), pengendalian Col (Benturan Kepentingan).

Seraya menambahkan tugas kedua Inspektur Pembantu IV, mempunyai tugas Investigasi Represif atau Korektif.

“Program investigasi represif atau korektif sendiri yakni melakukan inspeksi pungli, audit investigasi, audit perhitungan kerugian keuangan Negara dan pemberian keterangan ahli atau pendamping,” paparnya.

Menurutnya, dalam menjalankan sebagian program kegiatan sebagaimana di atas, Inspektur Pembantu Wilayah IV Bidang Pencegahan dan Investigasi  dapat menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga atau instansi pengawasan terkait bidang pencegahan dan investigasi.

“Sinergitas itu kita bangun dengan lembaga KPK, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, BPKP Provinsi  Jawa Barat,  dan Polres Metro Bekasi, ” jelasnya.

Sehingga demikian, lanjut dia, segala monitoring baik perencanaan, pengadaan barjas, pelayanan terpadu, serta laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN), sampai gratifikasi yang dapat dilaporkan melalui web GOL KPK dan e-Gratifikasi, dapat terpantau dengan baik.

Tak hanya itu, kata dia , Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi juga harus melakukan sosialisasi pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada seluruh pejabat pengelola kepegawaian di Perangkat Daerah se-Kota Bekasi, monitoring dan fasilitasi pelaporan LHKASN melalui web siHarka.

“Di Kota Bekasi terdapat Wajib LHKASN sebanyak 877 pejabat eselon IV. Sejak dilakukan sosialisasi pada tanggal 12 September 2018 lalu, per tanggal 25 September 2018 hanya 20 persen pejabat eselon IV atau baru 182 orang yang menyampaikan LHKASN melalui web siharka. menpan.go.id,” tegasnya.

Terakhir pemantauan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Bidang Investigasi melakukan pendampingan pembangunan Fraud Control Plan (FCP) di Kota Bekasi, dan pemantauan dari Polres Metro Bekasi dengan melakukan sosialisasi Saber Pungli, dan pembentukan Sekretariat Bersama Satgas Sabet Pungli, serta pemasangan spanduk Saber Pungli.

Hal senada juga diucapkan oleh Auditor Madya Kota Bekasi,  H. Abdul Manan. Menurutnya selain pelaksanaan program kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja tahunan, auditor pada Inspektur Pembantu Wilayah IV juga melaksanakan kegiatan lain berupa peningkatan kapasitas auditor.

“Kegiatan tersebut antara lain perolehan sertifikasi CFrA dan CFE (Certifled Forensic Auditor dan Certified Fraud Examiner) oleh dua auditor kami, untuk CFrA merupakan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Forensik Indonesia yang merupakan bentuk kerjasama antar lembaga BPKP, Kejaksaan dan Kepolisian,” imbuhnya.

“Untuk CFE merupakan sertifikasi internasional yang dikeluarkan oleh Association of Certified Fraud Examiner dan pertama kali diperoleh oleh Auditor Inspektorat Kota Bekasi di tingkatan Pemerintah Daerah se Indonesia,” tambah dia

Secara umum, kata Abdul Manan, pengawasan Irban Wilayah IV mengacu kepada standar audit AAIPI (Asosiasi Auditor Intern Pemerintah lndonesia-th 2014) mencakup pengertian Audit dan Pengawasan lainnya.

“Pada Audit, kami melakukan audit investigasi dan audit penghitungan kerugian keuangan negara, sedangkan pada pengawasan lainnya kami melakukan pemantauan, sosialisasi, monitoring evaluasi dan konsultasi,” katanya.

Kendati demikian, secara keseluruhan tujuannya adalah mencapai reformasi birokrasi. Dijelaskannya, bidang pencegahan dan investigasi dalam hal ini bertugas sebagai early warning system untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko instansi Pemerintah.

Selanjutnya fungsi pengawasan lainnya, antara lain melalui konsultasi ditujukan untuk memberi masukan yang dapat memelihara ataupun meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi.

“Dengan demikian, kita berharap dapat memberikan keyakinan yang memadai terhadap prinsip ketaatan. kehematan dan efesiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan organisasi dalam hal ini pemerintah Kota Bekasi,” tutupnya. (norton).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.